Ulah 3 tahun lembur Satpam tidak dibayar

Ancaman Pidana Menanti Pimpinan Petronesia Benime?

Sahdan
Ancaman Pidana Menanti Pimpinan Petronesia Benime?

Ketua DPP SBRI Agen Simbolon. foto. sahdan

Duri (katakabar) - Wajah Ketua Serikat Buruh Riau  Independen (SBRI), Agen Simbolon belakangan mulai sumringah. Perselisihan Horas Situmorang dengan PT Petronesia Benime (PB) yang dia urus sejak dua tahun lalu, mulai menampakkan titik terang di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau.

Akhir bulan lalu Agen menerima surat dari Disnaker Provinsi Riau bernomor 560/Disnakertrans.PK/3602 24 November 2017 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (SP2HP) terhadap tiga pimpinan teras PT. PB; Jery Panggabean, Rika Pangaribuan dan Albiner Beny Manurung. 

Di SP2HP itu disebutkan bahwa Disnaker Provinsi Riau telah melakukan penyelidikan terhadap tiga pimpinan teras PT. PB tadi berdasarkan pemanggilan pada Agustus, September dan November 2017.

Dari hasil penyelidikan itu, Disnaker Provinsi Riau akan melakukan pro justitia (penegakan hukum) terhadap tiga pimpinan teras perusahaan tadi. 

"Kalau sudah pro justitia, berarti ada ancaman pidana yang bakal dikenakan kepada tiga pimpinan teras tadi. Ada sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan, paling lama 12 bulan. Atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta," cerita Agen kepada katakabar.com dua hari lalu. Lho?

Horas Situmorang adalah karyawan bagian Satuan  Pengamanan (Satpam) di PT.PB. Tapi selama tiga tahun, PT.PB tak pernah mau membayar upah lembur Horas. 

Inilah yang membikin Horas kemudian mendatangi kantor SBRI di jalan Rokan, Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dua tahun lalu. Dia mengadukan perlakuan pimpinan perusahaan yang tidak mau membayar upah lembur itu. 

Setelah mendalami masalah, perselisihan antara Horas dan PT.PB dibawa SBRI ke Disnaker Bengkalis. "Pengawas memproses dan menerbitkan penetapan bernomor 461gDTKT-PK/2016 tanggal 26 Januari 2016 bahwa perusahaan musti membayar upah lembur Horas sekitar Rp143 juta," ujar Agen.

Yang membikin jengkel itu kata Agen, selama proses di Disnaker Bengkalis, tak satupun pimpinan PT.PB yag menampakkan batang hidungnya. Dan celakanya lagi, putusan Disnaker Bengkalis itu, dianggap angin lalu saja oleh PT.PB. "Perusahaan tidak mau membayar dengan alasan tidak jelas," katanya.

Tak mau persoalan mentok di Disnaker Bengkalis, Septermber lalu, SBRI membawa masalah itu ke Disnaker Propvinsi Riau. Hanya dua bulan berselang, pengawas Disnaker Provinsi Riau sudah melakukan projustitia terhadap tiga pimpinan teras PT.PB tadi. 

"Pro justitia itu menjadi jalan berikutnya lantaran PT.PB tidak mengindahkan putusan Disnaker Bengkalis. Artinya perusahaan sudah melanggar Pasal 187 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," terangnya.

Meski proses belum usai, Agen sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh penyidik Ketengakerjaan Provinsi Riau tadi. "Kami berharap penyidik menghitung denda atas keterlambatan pembayaran 50 persen ditambah bunga bank tiap bulannya dari jumlah upah yang harus di bayar terhitung penetapan Disnaker berdasarkan pasal 19 ayat 2 dan 3 dan PP Nomor 80 Tahun 1981 tentang perlindungan upah," pinta Agen.

Sebenarnya, SBRI tidak hanya mengadukan persoalan ini kepada Disnaker Provinsi Riau. Tapi juga sudah sampai ke pusat. Itu dilakukan saat PT.PB melecehkan putusan Disnaker Bengkalis tadi.

"DPP SBRI dan Kementerian ketenagakerjaan RI yang dipimpin Asisten Deputi Ormas dan Orpol Sekretaris Negara menggelar rapat koordinasi pada 23 September 2017 lalu," katanya.

Yang jelas, apa yang dilakukan oleh SBRI tadi menjadi catatan sejarah baru perselisihan buruh dan vendor PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Riau dan di Duri khususnya. 

Bahwa pemerintah sudah membukan mata memberikan perlindungan terhadap buruh dari penindasan perusahaan seperti PT. PB tadi. 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait