Pilkada, Pemilukada, atau Pilcada?

Pilkada, Pemilukada, atau Pilcada?

Katakabar - Pada 2018 ada 171 daerah baik level provinsi, kabu­paten, atau kotamadya di Indonesia yang akan melak­sana­kan gawe pemilihan kepala daerah. Rinciannya terdiri atas 115 kabupaten, 39 kotamadya, dan 17 provinsi yang mengikuti gawe pemilihan kepala daerah serentak tahap ketiga tersebut.

Dalam beberapa tahun ter­akhir, istilah untuk menyebut pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat itu meng­alami beberapa perubahan. Mulai dari Pilkada, Pemilukada, hingga istilah akronim sesuai lokasi pemilihan. Semisal untuk pemilihan gubernur-wakil gu­bernur disingkat Pilgub. Se­dang­kan pemilihan bupati disebut Pil­bup, dan Pilwakot untuk ting­kat kotamadya.
 
Tiga istilah tersebut diguna­kan jajaran KPU dalam kurun waktu yang berbeda. Peng­guna­an istilah yang berbeda itu diang­gap sesuai dengan payung hu­kum yang memang terus ber­ubah. Istilah Pilkada me­rujuk UU No 32 Tahun 2004. Sedang­kan istilah Pemilukada meng­ikuti ketentuan UU No 22 Tahun 2007. Sedangkan Pilgub, Pilbup, atau Pilwakot mengekor aturan dalam UU No 15 Tahun 2011.
 
Penggunaan istilah yang berbeda itu sempat menuai kritik dari berbagai kalangan. Semisal Pilkada dinilai bukan bagian dari rezim pemilihan umum (pemilu) sehingga mesti­nya tidak menggunakan istilah Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Istilah Pemilukada juga dinilai me­ngandung contradictio in terminis  sebab kata ”pemilihan umum” me­rujuk pemilihan yang ber­lang­sung di seluruh wilayah Indonesia. Padahal, pemilihan kepala daerah hanya berlang­sung di wilayah setempat se­hing­ga lebih tepat istilah Pilkada (Joss Wibisono, 2015).
 
Namun, ada juga yang sepa­kat dengan istilah Pilgub, Pil­bup, atau Pilwakot. Selain lebih sesuai dengan regulasi, juga ”me­wakili” daerah yang menggelar hajat pemilihan kepala daerah
 
Kalangan media, baik arus utama maupun media sosial de­ngan alasan untuk memu­dah­kan atau telanjur populer di­gunakan, juga terkesan asal mencomot beragam istilah itu. Indikasinya, media tak hanya menggunakan satu istilah. Na­mun, ada yang meng­gunakan istilah Pilkada, Pemilukada, atau Pilgub, Pilbup, atau Pilwakot.
 
Tulisan ini mencoba me­na­war­kan satu istilah baru untuk digunakan kalangan media, baik media mainstream  maupun me­dia sosial untuk menyebut pemi­lihan kepala daerah. Istilah baru ini sekaligus untuk ”kampanye” pendidikan politik jelang Pe­milih­an Kepala Daerah Serentak yang digelar 27 Juni 2018.
 
Yakni, istilah Pemilihan Calon Abdi Daerah (Pilcada). Istilah itu untuk ”meng­ganti­kan” Pilkada, Pemilukada, atau Pilgub, Pilbup, dan Pilwakot. Harapannya, istilah baru itu lebih membuka wawasan terkait substansi kontestasi untuk mencari calon gubernur - wakil gubernur, calon bupati -wakil bupati, atau calon wali kota-wakil wali kota ter­sebut. Alam bawah sadar masya­rakat harus dibuka jika sosok yang akan dipilih itu sejatinya adalah ”abdi” yang dituntut mem­­bawa kemajuan dan menyejah­tera­kan masyarakat di daerah yang di­pimpinnya.
 
Penggunaan istilah Pilcada ini juga sekaligus untuk mem­beri efek tekan kepada partai politik pengusung - pendukung, atau pasangan calon bahwa me­reka maju meramaikan kontes­tasi pemilihan itu tujuan uta­ma­nya untuk melayani daerah dan masyarakatnya. Bukan un­tuk ”gagah-gagahan” mencari status pemimpin atau bahkan jika sudah dilantik, malah raja-raja kecil yang menilap uang rak­yat serta mengingkari sum­pah jabatannya.
 
Bahasa dan Pikiran 
Bahasa yang diwujudkan da­lam kata-kata adalah repre­sentasi realitas. Menurut ahli Semantik asal Rusia, Benyamin Vigotsky, ada korelasi antara bahasa (kata) dan pikiran ma­nusia. Keduanya saling mem­pengaruhi (http://widhiarso.staff.ugm.ac.id).
 
Penggunaan istilah Pilkada, Pemilukada, Pilgub, Pilbup, atau Pilwakot terlalu normatif. Logik

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait