Keadilan Verifikasi Partai Politik

Keadilan Verifikasi Partai Politik

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Katakabar.com - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 11 Januari 2018, telah membacakan putusan uji materi atas Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh beberapa partai politik terkait persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. 
 
Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7/2017 mengatur bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Selanjutnya ayat (3) menyebut bahwa Partai Politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana di-maksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.
 
Terhadap norma tersebut, melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 atas perkara yang diajukan oleh Partai Idaman, MK menyatakan bahwa sepanjang frasa “ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh ketentuan pada Pasal 173 ayat (3) adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, alias inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menekankan soal keadilan bagi seluruh peserta pemilu, pemekaran daerah dan perkembangan demografi, partai politik sebagai badan hukum yang dinamis, serta verifikasi menyeluruh terhadap keterpenuhan syarat peserta pemilu sebagai basis pertimbangan mengapa semua parpol mutlak mengikuti proses verifikasi untuk bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu.
 
Sebelumnya, ketentuan pada Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU dipahami dan dimaknai oleh pembuat UU bahwa terhadap peserta Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. Ketentuan ini kemudian diturunkan dalam pengaturan yang lebih spesifik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU Nomor 11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Dalam Peraturan KPU, KPU mengatur bahwa partai politik peserta Pemilu 2014 tetap men-daftar untuk menjadi peserta Pemilu 2019, dilakukan penelitian administrasi, namun ha-nya diverifikasi faktual di daerah otonom baru (DOB) yang terbentuk pascaverifikasi partai politik peserta Pemilu 2014, dan/atau bila terdapat kegandaan pada pengurus/anggotanya.
 
Masalah sejak Awal
Putusan MK tersebut sejatinya tidak ah mengejutkan. Selain sudah ada preseden Putusan MK atas permasalahan serupa pada 2012, sejak awal pengaturan Pasal 173 ayat (1) dan (2) ini mengandung masalah mendasar bila dikaitkan dengan keadilan kompetisi. Ketentuan tersebut dalam konteks universal penyelenggaraan pemilu telah bertentangan dengan prinsip keadilan atau election fairness . Keadilan sangat esensial dalam penyelenggaraan pemilu.
 
Setidaknya ada tiga komponen dasar yang membentuk pemilu yang adil menurut ACE Electoral Knowledge Network (The ACE Encyclopaedia: Electoral Integrity, 1998), yaitu sound legal framework  (kerangka hukum yang baik); impartial administration  (penyelenggara pemilu yang tidak memihak), dan equal treatment  (perlakuan yang setara).
 
Khusus menyangkut komponen equal treatment  (perlakuan yang setara), termasuk juga di dalamnya prasyarat kesempatan yang sama dan akses yang adil. Ini berarti semua peserta harus mendapat perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu pada setiap ta-hapan pemilihan, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.
 
Selain sudah menjadi pri-nsip universal, pemilu yang adil merupakan sebuah keniscayaan di Indonesia. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
 
Demikian pula pengaturan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
 
Ketentuan pada Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Nomor 7/2017 menyebabkan terjadinya ke

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait