Laporan Dugaan Korupsi ADD Dipertanyakan

Yuswanto
Laporan Dugaan Korupsi ADD Dipertanyakan

RENGAT (KATAKABAR)- Beberapa waktu lalu aparat penegak hukum (APH) telah menerima laporan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bukit Selanjut, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Inhu. Namun hingga kini laporan tersebut masih dipertanyakan. Ditengarai penanganannya dinilai masih jalan ditempat (stagnan) dan bahkan terkesan mengendap.

Berkas laporan tersebut dengan Nomor :002/2030/BS/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017, Kades Bukit Selanjut Guspan Ardodi, dilaporkan oleh perangkat desanya sendiri ke Kejati Riau. Yang mana terlampir 13 item dugaan penyalahdugaan ADD hingga ratusan juta rupiah, terhitung sejak tahun anggaran 2015 sampai 2017.

Hal ini disampaikan Kadus I Aprizal didampingi Kadus III Kalkausar kepada awak media di Pematangreba, Kemarin (5/2/2018). Aprizal menguraikan, bahwa diantara 13 item dugaan penyalahgunaan ADD tersebut, antara lain pembangunan kantor desa tahun 2016 sebesar Rp340 juta, tapi masih mangkrak.

Kemudian dugaan markup infrastruktur jalan Dusun III Rp485.790.000 serta pembangunan drainase Dusun III Rp 350 juta.

"Mewakili ratusan masyarakat, kami ada tiga orang Kadus termasuk Kadus II  Yuzar, yang melaporkan Kades Guspan Ardodi atas dugaan korupsi ADD ke Kejati Riau,” beber Aprizal lagi.

Namun sayang, lanjut dia, sampai kini hasil laporan mereka tidak pernah diperiksa oleh APH Kejati Riau. Tapi laporan mereka justru dilimpahkan ke Inspektorat Pemkab Inhu dan Kejari Inhu di Pematangreba.

“Kami ke sini melakukan konfirmasi perkembangan laporan dugaan korupsi ADD Bukit Selanjut," timpal mantan anggota DPRD Inhu, Hatta Munir yang kerap mendampingi pelapor selama ini.

Sementara itu, lain pihak, Kepala Desa Selanjut Guspan Ardodi ketika dikonfirmasi wartawan mengaku tidak pernah dipanggil APH Kejati Riau maupun APH Kejari Rengat. “Saya tahu dilaporkan tapi penyidik Kejaksaan tidak pernah periksa saya,” jawab Guspan, via selulernya.

Meski begitu Guspan mengapresiasi atas laporan ketiga orang perangkat desanya, karena sikap tersebut adalah bahagian dari kepedulian kepada desa. “Itu pertanda mereka peduli. Dan yang terpenting, saya sudah transparan dan tidak ada penyimpangan dana ADD,” papar Guspan.

Namun demikian ia tidak membantah akibat laporan tersebut, tahun 2017  telah dipanggil Inspektur Inspektorat Pemkab Inhu. “Silahkan saja tanya Inspektorat. Setahu saya masalah ini sudah sering dibuat berita tapi tak ada apa-apanya,” tutup Kades.
 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait