Wak, Kades Talang 7 Buah Tangga Dipolisikan

Joni Sigiro
Wak, Kades Talang 7 Buah Tangga Dipolisikan

Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Sierlina

Rakit Kulim (katakabar) - Hari ini menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu oleh Indra Saprin sepekan belakangan. Sebab waktu mengantarkan laporan soal dugaan korupsi dan penipuan yang dilakukan oleh Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Jumat pekan lalu, Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Inhu, Inspektur Dua (Ipda) Endah mengatakan bahwa hari ini timnya akan turun ke desa yang kini sedang berkonflik dengan PT. Bukit Betabuh Sei Indah (BBSI) itu.

"Sebenarnya info soal kepala desa itu sudah masuk ke kami dan di scedule, hari ini kami akan turun. Tapi lantaran bapak-bapak datang mengantar laporan ke sini, kami tunda dulu. Selasa depan kami akan turun," begitu omongan Endah kepada Indra dan dua rekannya saat menyerahkan laporan setebal 23 halaman itu.

Kepada katakabar.com di Peranap jelang siang tadi, Indra kemudian cerita soal apa yang menjadi unek-unek masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga terhadap kepala desanya selama ini.

"Kami sangat miris menengok kondisi desa kami. Sudah masuk dua periode Sierlina memimpin desa, nyaris tidak ada wujud pembangunan di desa. Padahal tiap tahun anggaran untuk desa selalu mengucur. Saya enggak tahu pasti berapa total Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari provinsi maupun kabupaten. Tapi kalau merujuk ke dana desa tetangga Talang Pring Jaya, tahun lalu total dana desa yang turun mencapai Rp1,36 miliar. Talang Pring Jaya itu hasil pemekaran dari Talang Tujuh Buah Tangga," cerita Indra panjang lebar.

Tapi kata Indra, boleh ditengok gimana wajah Talang Pring Jaya dibanding Talang Tujuh Buah Tangga. "Wajah 4 dusun yang ada di Talang Tujuh Buah Tangga sangat memprihatinkan," katanya.

Gara-gara kondisi itulah kata Indra, mereka menduga ada yang tak beres dengan dana desa yang ada. "Indikasi sederhananya saja kelihatan dari gaji aparat desa yang sampai sekarang pembayarannya tidak jelas," ujar lelaki 48 tahun ini.

Selain persoalan dana desa tadi, pada laporan yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga (SMT2BTK) itu, Indra dan kawan-kawan juga menyoroti soal peraturan fee 10 persen pada setiap transaksi jual beli tanah yang diberlakukan oleh Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Sierlina.

Dari aturan main yang dibikin Sierlina tadi, diperkirakan hampir Rp1 miliar fee 10 persen yang sudah masuk ke desa.

Sudahlah memungut fee, Sierlina juga memberlakukan tarif surat tanah yang lumayan fantastis. Surat tanah yang hanya diteken hingga Kepala Desa, dipatok Rp550 ribu dan jika surat tanah ini diteken oleh kepala desa dan camat, dipatok Rp1,55 juta.

Yang paling membikin miris lagi, Sierlina juga memberlakukan peraturan pembaruan surat tanah. Artinya, tiap warga yang surat tanahnya produk kepala desa sebelum Sierlina, musti diperbaharui. Alasannya, jika terjadi masalah, Sierlina akan bertanggungjawab. Untuk pembaruan surat tanah ini, warga musti merogoh kocek, membayar layaknya tarif surat baru.

Meski warga sudah memperbaharui surat tanah dan membayar sesuai tarif surat baru, ternyata tidak lantas membikin tanah masyarakat aman.

Buktinya, saat PT BBSI menggeruduk dan mengusai lahan-lahan masyarakat yang suratnya produk Sierlina, yang ada justru masyarakat hanya bisa gigit jari.

Sierlina tidak bisa mempertahankan tanah masyarakat yang sudah ditanami akasia oleh PT BBSI. "Inilah yang membikin masyarakat merasa ditipu mentah-mentah," ujar Indra.

Lantaran sudah tidak tahan lagi dengan keadaan yang ada kata Indra makanya sejumlah warga kemudian berinisiatif melaporkan persoalan ini ke Polres Inhu. "Kami berharap Polres Inhu mau memproses persoalan yang kami laporkan Jumat lalu itu. Biar semuanya jelas. Hari ini kami sebenarnya merasa senang lantaran janji Tipikor hari ini turun ke desa Talang Tujuh Buah Tangga," ujar Indra.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait