Musrenbang 5 Kecamatan Dipusatkan di Kampar, Ini Kata Catur

Musrenbang 5 Kecamatan Dipusatkan di Kampar, Ini Kata Catur

KAMPAR (KATAKABAR)- Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto membuka secara resmi Musrenbang 5 Kecamatan yang dipusatkan di Kecamatan Kampar.

Hal ini terkait  pembahasan dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas di kecamatan, melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Kampar.

"Diharapkan seluruh perangkat daerah mencermati apa yang akan diusulkan, dan kepada camat agar dapat memprioritaskan pembangunan di wilayahnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sektor perekonomian masyarakat, kita optimis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan desa," ungkap Catur

Musrenbang harus sesuai dengan misi pembangunan kabupaten Kampar adalah menyiapkan SDM yang handal dan profesional, mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kwalitas lingkungan hidup, membangun infrastruktur yang berkualitas dan proporsional, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju, memperkuat Citra Kampar sebagai serambi Mekkah nya Riau dalam lingkungan yang Agamis, Beradat dan Religius. Sehingga memfokuskan pembangunan pada 3i investasi, industri, dan insfratruktur.


"Cermat dalam mengusulkan, perhatikan kebutuhan mendesak, yang bersifat teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga tidak ada program yang masuk ditengah jalan yang tidak dibahas pada tahapan Musrenbang maupun pada RAPBD/KUA-PPAS," ungkap Catur.

Selain itu, Anggota DPRD Kampar Syahrul Aidil mengharapkan kepada kepala desa untuk berperan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa serta mendorong pemerintah untuk memperjelas aturan terkait pembangunan pusat belajar masyarakat seperti MDA maupun PDTA.

Dimana, kata dia, pembiayaan tersebut saat ini merupakan kewenangan desa namun demikian masih banyak masyarakat yang menginginkan pembangunan tersebut tetap dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan dari banyaknya usulan masyarakat hendaknya kejelasan ini dapat diperkuat melalui perbup.

" Pemerintah Desa hendaknya juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, banyak masyarakat yang memberikan aspirasi namun tidak dapat direalisasikan karena sudah bukan wewenang kabupaten, sehingga harus diperjelas mana yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten maupun desa agar tidak ada lagi masyarakat yang salah paham," ungkap Syahrul. (Rls/yli)
 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :