Menyoal Perizina Lahan Gambut

Jikalahari Tagih Janji Presiden

Jikalahari Tagih Janji Presiden

PEKANBARU (KATAKABAR) - Jikalahari menagih janji Presiden Joko Widodo mereview perizinan perusahaan di atas lahan gambut. Pada 27 November 2014, Jokowi menemui warga Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti pasca kebakaran besar yang terjadi di desa tersebut.

“Perusahaan perusahaan yang mengkonversi lahan gambut menjadi tanaman monokultur akan ditinjau kembali perizinannya,” kata Jokowi.

“Sayangnya, perhatian dan upaya Pemerintah lebih dititik beratkan pada upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), namun tidak memberikan porsi yang seimbang pada perbaikan sistematis untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” kata Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari, kemarin (13/2/2018).

Pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Karhutla 2018 pada 6 Februari 2018 di Istana Negara, Jokowi mengapresiasi adanya penurunan hotspot pada 2017 dibandingkan dua tahun
sebelumnya.

Jokowi sampaikan telah menyiapkan Grand Design 2017-2019 Pencegahan dan ) Pengendalian Karhutla dengan menggunakan metode pendekatan Tapak dan non-Tapak. Pendekatan Tapak, melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan merestorasi areal bekas terbakar di lahan gambut seluas 2,4 juta ha.

Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan
bahwa 731 desa rawan karhutla tidak akan terbakar dengan mengintensifkan patroli terpadu pencegahan karhutla, kampanye, patroli dan pemadaman via udara, groundcheck hotspot, serta pembentukan Brigdalkarhutla. Untuk pendekatan non-Tapak, pemberian insentif ekonomi, penegakan hukum serta penguatan masyarakat dalam early fire response akan digesa hingga berjalan efektif.

Jokowi juga menilai dengan adanya ancaman pencopotan jabatan bagi perangkat kepolisian dan TNI di daerah yang terjadi karhutla dinilai efektif untuk menekan terjadinya karhutla. Ia juga menghimbau jangan ada karhutla saat perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

Jokowi juga menekankan kepada peserta rakornas untuk bekerja mencegah karhutla. “Jangan sampai ada asap. Kalau ada asap, muka kita ditaruh dimana?” kata Jokowi.

“Mendorong semangat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan hanya pada ranah event besar tertentu seperti event Asian Games 2018 bisa saja menjebak pada penyelesaian persoalan secara jangka pendek dan sementara. Bahayanya, motivasi ini bisa mengabaikan solusi mendasar dari penyebab persoalan karhutla tersebut” lanjut Woro.

“Salah satu persoalan penting adalah adanya perijinan baik HTI dan sawit yang diberikan kepada korporasi untuk beroperasi di lahan gambut," katanya.

Sepanjang 2015 – 2017, khusus di Riau KLHK mencabut izin PT Hutani Sola Lestari dan PT Lestari Unggul Makmur, melakukan Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo, merevisi RKU dan RKT korporasi serta menolak draft Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 dan memerintahkan untuk membuat KLHS.

“Hanya 2 izin yang dicabut selama 2 tahun, padahal masih banyak izin korporasi yang harus direview karena mengkonversi lahan gambut menjadi monokultur serta melakukan pembakaran hutan dan lahan,” kata Woro. (Rls)

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :