Aneh, Penyidik Tak Mengetahui PT Ronatama Beroperasi Lagi

Yuswanto
Aneh, Penyidik Tak Mengetahui PT Ronatama Beroperasi Lagi

RENGAT (KATAKABAR) - Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau telah menetapkan satu tersangka berinisial MS. Tersangka MS diduga telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang dilakukan oleh PT Ronatama yang berlokasi di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu.

Kendati begitu, sampai saat ini penegakan hukum atas perkara itu terhenti pada proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di sisi lain, PT Ronatama diduga kembali melakukan operasi pembersihan lahan atau stacking.

Aktifitas stacking yang dilakukan oleh perusahanan perkebunan kelapa sawit  itu mendapat penolakan dari warga Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Pasalnya, aktifitas stacking itu berdampak pada kejernihan air sungai. Endapan lumpur dari perbukitan mengotori air sungai, sehingga air sungai berubah warna menjadi kecoklatan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa (Kades) Pejangki, Atan Puji. Menurut Atan Puji, aktifitas stacking itu sudah berlangsung selama beberapa hari atau bahkan beberapa pekan. Sehingga sejumlah perbukitan kini sudah gundul. Karena itu, aparat Desa Pejangki menghentikan operasi alat berat itu bersama dengan sejumlah warga yang lain.

Hasil pantauan wartawan di lokasi, memang tampak jelas air sungai yang berubah warna menjadi kecoklatan. Selain itu, sejumlah perbukitan juga sudah gundul.

Menurut Atan Puji, bahwa sebagian areal yang baru distacking itu masih sengketa. Hal ini dikarenakan masih belum ada kesepakatan antara tapal batas Desa Pejangki dengan tapal batas Desa Siambul. Walau begitu dampak stacking itu dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Pejangki.

"Semenjak kami hentikan, alat berat itu sudah tidak pernah lagi beroperasi," kata Atan Puji akhir pekan kemarin.

Namun ketika wartawan menanyakan  hal ini kepada PPNS Dinas LHK Propinsi, Agus, dirinya tidak mengetahui terkait aktifitas perusahaan tersebut. Menurutnya, perusahaan tersebut tidak boleh beroperasi apalagi saat ini masih dalam proses hukum.

"Harusnya tidak ada aktifitas lagi sampai proses hukum selesai, karena sekarang masih dalam proses sidik," katanya, Selasa (13/2).

Terkait aktifitas ini, Agus juga tidak bisa memastikan siapa yang mengendalikannya.

"Tidak tahu siapa yang mengendalikan, dan juga belum bisa dipastikan apakah lokasi yang distacking merupakan lokasi yang baru atau lokasi yang lama," katanya.

Namun dalam hal ini Agus menegaskan, bahwa status areal PT Ronatama adalah status quo. "Selama belum ada penetapan dari pengadilan, status lahan itu masih status quo," tegasnya.

Pihak PPNS DLHK Propinsi Riau berharap agar masyarakat bisa melaporkan aktifitas perusahan tersebut kepada penyidik. Saat ditanyakan soal perkembangan penanganan perkara dan status MS yang sebagai tersangka, Agus menjawab bahwa pihaknya saat ini masih berupaya melakukan pemanggilan terhadap MS agar bisa diproses. Hanya saja, hingga kini upaya itu masih belum membuahkan hasil.

Oleh karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap MS. Hingga kini baik penyidik maupun kejaksaan belum mengetahui keberadaan MS. 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :