Terkait Laporan Dugaan Korupsi dan Penipuan Yang Dilakukan Kades Talang Tujuh Buah Tangga

Masyarakat Pertanyakan Tindak Lanjut Polres Inhu

Joni Sigiro
Masyarakat Pertanyakan Tindak Lanjut Polres Inhu

Kwitansi biaya surat tanah dan fee yang diteken oleh Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Sierlina. foto. ist

Rakit Kulim (katakabar) - Sudah lebih dari dua pekan laporan masyarakat Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tentang dugaan korupsi dan penipuan yang dilakukan oleh Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Sierlina, melayang ke meja Unit Tindak Pidana Korupsi (Unit Tipikor) Polres Inhu.

Tapi sampai sekarang, laporan itu terkesan belum ada tindak lanjut. Inilah yang membikin Indra Saprin, satu dari sembilan orang tokoh masyarakat yang membikin laporan itu, bertanya-tanya.

"Kami enggak tahu kenapa sampai hari ini belum ada progres soal laporan kami itu. Di satu sisi kami maklum jika Polres Inhu punya banyak kesibukan lantaran tidak hanya mengurusi satu desa. Belum lagi sedang menghadapi Pilkada serentak 2018. Tapi di sisi lain, kami juga butuh kejelasan tentang laporan itu. Sebab saat kami datang mengantar laporan, seorang perwira di sana mengatakan bahwa Polres Inhu sudah tahu tentang persoalan yang ada di desa dan Polres sudah membikin jadwal untuk turun ke desa kami," cerita Indra kepada katakabar.com di Peranap jelang siang ini.

Lebih jauh lelaki kelahiran Pulau Sengkilo ini cerita, mestinya hari Jumat itu --- saat dia dan 8 lapan tokoh lain mengantar laporan --- tim Tipikor Polres Inhu turun ke desa Talang Tujuh Buah Tangga. "Itu kami ketahui saat perwira polisi tadi menyodorkan jadwal mereka kepada kami. Tapi kok malah tidak ada kabar apa-apa lagi," katanya.

Indra berharap polisi mau terbuka soal progres laporan tadi. "Biar masyarakat makin percaya kepada polisi. Itu saja harapan kami," ujarnya.

Indra kemudian cerita soal apa yang menjadi unek-unek masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga terhadap kepala desanya selama ini hingga mereka memutuskan untuk melaporkan kepala desa ke polisi.

"Kami sangat miris menengok kondisi desa kami. Sudah masuk dua periode Sierlina memimpin desa, nyaris tidak ada wujud pembangunan di desa. Padahal tiap tahun anggaran untuk desa selalu mengucur. Saya enggak tahu pasti berapa total Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari provinsi maupun kabupaten. Tapi kalau merujuk ke dana desa tetangga Talang Pring Jaya, tahun lalu total dana desa yang turun mencapai Rp1,36 miliar. Talang Pring Jaya itu hasil pemekaran dari Talang Tujuh Buah Tangga," cerita Indra panjang lebar.

Tapi kata Indra, boleh ditengok gimana wajah Talang Pring Jaya dibanding Talang Tujuh Buah Tangga. "Wajah 4 dusun yang ada di Talang Tujuh Buah Tangga sangat memprihatinkan," katanya.

Gara-gara kondisi itulah kata Indra, mereka menduga ada yang tak beres dengan dana desa yang ada. "Indikasi sederhananya saja kelihatan dari gaji aparat desa yang sampai sekarang pembayarannya tidak jelas," ujar lelaki 48 tahun ini.

Selain persoalan dana desa tadi, pada laporan yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga (SMT2BTK) itu, Indra dan kawan-kawan juga menyoroti soal peraturan fee 10 persen pada setiap transaksi jual beli tanah yang diberlakukan oleh Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Sierlina.

Dari aturan main yang dibikin Sierlina tadi, diperkirakan hampir Rp1 miliar fee 10 persen yang sudah masuk ke desa.

Sudahlah memungut fee, Sierlina juga memberlakukan tarif surat tanah yang lumayan fantastis. Surat tanah yang hanya diteken hingga Kepala Desa, dipatok Rp550 ribu dan jika surat tanah ini diteken oleh kepala desa dan camat, dipatok Rp1,55 juta.

Yang paling membikin miris lagi, Sierlina juga memberlakukan peraturan pembaruan surat tanah. Artinya, tiap warga yang surat tanahnya produk kepala desa sebelum Sierlina, musti diperbaharui. Alasannya, jika terjadi masalah, Sierlina akan bertanggungjawab. Untuk pembaruan surat tanah ini, warga musti merogoh kocek, membayar layaknya tarif surat baru.

Meski warga sudah memperbaharui surat tanah dan membayar sesuai tarif surat baru, ternyata tidak lantas membikin tanah masyarakat aman.

Buktinya, saat PT BBSI menggeruduk dan mengusai lahan-lahan masyarakat yang suratnya produk Sierlina, yang ada justru masyarakat hanya bisa gigit jari.

Sierlina tidak bisa mempertahankan tanah masyarakat yang sudah ditanami akasia oleh PT BBSI. "Inilah yang membikin masyarakat merasa ditipu mentah-mentah," ujar Indra.

Lantaran sudah tidak tahan lagi dengan keadaan yang ada kata Indra makanya sejumlah warga kemudian berinisiatif melaporkan persoalan ini ke Polres Inhu. "Kami berharap Polres Inhu mau memproses persoalan yang kami laporkan Jumat lalu itu. Biar semuanya jelas. Hari ini kami sebenarnya merasa senang lantaran janji Tipikor hari ini turun ke desa Talang Tujuh Buah Tangga," ujar Indra.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait