Bupati Kampar Teken Kerjasama Dengan Kementerian PUPR

Bupati Kampar Teken Kerjasama Dengan Kementerian PUPR

PADANG (KATAKABAR)- Bupati Kampar Azis Zaenal dan Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menghadiri acara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman yang secara resmi menggelar Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja.

Sama dalam hal Penyelenggaraan Insfratruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman Tahun Anggaran 2018 Wilayah Barat yang digelar di Ballroom Hotel Mercure, Padang yang dilaksanakan selama dua hari 14-15 Februari, Rabu (14/2).

Acara tersebut dibuka oleh Direktur Pengembangan PLP Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env.E. "Hal ini merupakan wujud dari dukungan kepada kebijakan kementerian yang telah mencanangkan program permukiman berkelanjutan 100-0-100 yang memberikan 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen dan menyediakan 100 persen akses sanitasi hingga akhir tahun 2019. Peningkatan pelayanan persampahan yang merupakan salah satu pelayanan sanitasi yang sangat penting demi terwujudnya lingkungan permukiman dan kawasan yang sehat dan layak huni,"ungkap Dodi.

Selain itu ada juga paparan dari Kabag Hukum dan Komunikasi Publik Dirjend Ciptakarya PUPR Mardi Parnowiyoto dan dilanjutkan dengan dialog tanya jawab dengan berbagai peserta dari seluruh Wilayah Barat.

Selain membahas isu tentang pengolahan sampah juga digencarkan sosialisasi tentang sanitary dan proses pengolahannya menjadi suatu hal yang bermanfaat dan energi terbarukan. Tentunya hal ini masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah karena hasil dari proses tersebut belumlah cukup untuk memenuhi biaya pengolahannya.

Kesediaan Pemkab menerima aset bantun APBD tahun anggaran 2018 melalui Dinas PUPR Riau, untuk pembangunan fisik drainase sepanjang 2505,43 m di dusun 2 dan 3 Tambang kecamatan Tambang sebesar 7 milyar rupiah merupakan langkah dari kerjasama antara Pemkab Kampar dengan Kementerian.

Sementara Ir. H. Chalisman Kadis PU Perkim Kabupaten Kampar menambahkan, bahwa setelah ditandatanganinya kerjasama ini yang di sertakan penyerahan asset yang dibangun tersebut maka pemeliharaan berikutnya akan menjadi tanggungjawab daerah masing-masing dalam hal perawatan.

Cerita dia selama ini banyak asset yang dibangun dari dana APBN di daerah namun tidak dapat dilakukan perawatan dan dianggarkan pemeliharaannya karena terlambat diserah terimakan oleh pusat ke daerah.

Bahkan, kata dia, ada yang sampai 5 tahun tak terpelihara dan kondisi fisik yang sudah rusak, sehingga daerah tidak mau menerimanya. untuk menghindari hal ini maka perlunya dilakukan perjanjian kerjasama antara Kementerian PUPR dan Bupati atau Walikota setempat.(Rls)

 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait