Beranikah Wan Thamrin Hasyim Menghentikan Bencana Ekologis di Riau?

Beranikah Wan Thamrin Hasyim Menghentikan Bencana Ekologis di Riau?

istimewa

PEKANBARU (KATAKABAR)- Jelang pengangkatan Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Jikalahari mendesak Wan Thamrin Hasyim untuk dapat memimpin perbaikan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TKLHK) di Riau.

Sesuai dengan Pergubri 5/2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, GNPSDA KPK, rekomendasi Pansus Monev Perizinan DPRD Riau 2015 dan melibatkan publik dalam pembahasan KLHS untuk RTRWP Riau 2017 - 2037.

“Gubernur Andi Rachman belum menunjukkan upaya dan perbaikan yang berarti untuk memperbaiki TKLHK di Provinsi Riau secara menyeluruh, akibatnya bencana ekologis karhutla dan banjir yang menelan korban jiwa terus terjadi di Riau. Dan ketimpangan pengelolaan dan penguasaan hutan dan lahan yang dimonopoli oleh korporasi HTI dan sawit juga tidak dikoreksi dengan memberikan dukungan pengelolaan kepada masyarakat adat dan tempatan,” kata Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari, hari ini (15/02/2018).

Untuk menghentikan penyebab bencana ekologis di Riau, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Plt Gubri adalah membentuk tim perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang bertugas menjalankan: Pertama, Pergubri 5/2015 yang memuat 16 rencana aksi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau. 

Kedua, 19 Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) KPK yang disusun sejak 2014 untuk perbaikan tata kelola sektor hutan, kebun dan tambang.

Renaksi tersebut mengacu pada hasil kajian KPK dengan fokus area yaitu: Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administrasi, Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan, Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat, Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan,
Penguata Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan dan Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi.

Ketiga, Rekomendasi Panitia Khusus monitoring dan evaluasi perizinan HGU, IUP, IUPHHK-HT/HA/RE/BK, HTR, IU Pertambangan, Izin Industri, Izin Lingkungan (AMDAL, UPL-UKL) dalam Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak serta Penertiban Perizinan dan Wajib pajak Provinsi Riau DPRD Provinsi Riau 2015.  (Rls)

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait