Soal Pembangunan Jembatan Penghubungan Desa Talang Tujuh Buah Tangga

Kaur Pembangunan: Saya Tidak Pernah Dilibatkan

Joni Sigiro
Kaur Pembangunan: Saya Tidak Pernah Dilibatkan

Jembatan yang baru dibangun Desember lalu dan baru berfungsi lima pekan lalu sudah rusak. (Foto : Joni Sigiro)

RAKIT KULIM (KATAKABAR)- Kisah pembangunan jembatan penghubung Desa Talang Tujuh Buah Tangga-Desa Kuantan Tenang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) ternyata cukup unik juga. 

Dalam aturan main di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran desa, harus dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan melibatkan masyarakat setempat. 

Tapi di Desa Talang Tujuh Buah Tangga, yang semacam ini tidak berlaku. Untuk membangun jembatan sepanjang tiga meter dan lebar enam meter tadi, Pemerintah Desa Talang Tujuh Buah Tangga justru mendatangkan pemborong dari kawasan Kelayang. 

"Saya yang rumahnya dekat dengan jembatan ini berusaha minta dilibatkan bekerja ke pemborong. Tapi pemborong enggak mau. Pemborongnya itu dari kawasan Kelayang," cerita Herman 24 tahun, salah seorang warga yang rumahnya tak jauh dari jembatan itu. 

Sudahlah tidak melibatkan OMS, berapa jumlah duit desa yang digelontorkan untuk membangun jembatan itu juga tidak jelas. 

Ini ketahuan setelah katakabar.com mendatangi rumah Amri, Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Talang Tujuh Buah Tangga. 

"Saya enggak tahu anggarannya berapa sebab saya enggak pernah dilibatkan untuk penganggaran pembangunan jembatan itu. Tapi yang jelas sumber dana pembangunan jembatan tadi berasal dari anggaran desa," cerita Amri kepada katakabar.com di rumahnya di Dusun I. 

Setelah proyek berjalan kata Amri, dia pernah disuruh kepala desa menengok orang bekerja. "Hanya untuk itu saya terlibat," tegasnya. 

Tokoh Masyarakat Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Indra Saprin hanya geleng-geleng kepala mendengar omongan Amri dan Herman tadi. 

Semestinya kata Indra, penggunaan duit pembangunan yang sumbernya dari uang rakyat, musti transparan, apalagi yang dipakai dana desa. 

"Mestinya masyarakat dilibatkan. Inikan engggak.  Jadinya saya jadi bertanya, ada apa dengan pembangunan jembatan itu? Kenapa plang proyeknya tidak ada dan kenapa sekelas Kaur Pembanguna tidak dilibatkan?" Indra bertanya. 

Indra berharap aparat penegak hukum mau menengok dan menelusuri apa yang terjadi dengan jembatan itu. "Saya pikir bukan hanya jembatan saja. Tapi pembangunan-pembangunan infrastruktur lain. Sebab bukan tidak mungkin proyek yang lain juga tidak bermasalah," pinta Indra.

Buktinya kata lelaki 49 tahun ini, dua bulan lalu sejumlah masyarakat juga sudah melaporkan Sierlina terkait sejumlah kejanggalan yang terjadi di Desa Talang Tujuh Buah Tangga. Mulai soal penarikan fee 10 persen dari setiap transaksi jual beli lahan masyarakat, pembuatan surat tanah yang banderolnya antara Rp550 ribu hingga Rp1,55 juta hingga gaji aparat desa yang tidak jelas juntrungannya. 

"Saya benar-benar bermohon supaya aparat penegak hukum serius memproses persoalan ini. Ini baru masalah desa lho, tapi kok sealot ini. Gimana pula kalau yang bermasalah itu oknum camat atau kepala dinas," ujarnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait