Menyoal PKS Milik PT PCR Berdiri di Pemukiman Warga

"Penerbit" Rekom Harus Bertanggungjawab

Sahdan
 "Penerbit" Rekom Harus Bertanggungjawab

istimewa

DURI (KATAKABAR)- Pabrik kelapa sawit milik PT Permata Citra Rangau yang berdiri di kawasan pemukiman masyarakat kelurahan Talang Mandi alamat pasnya di Jalan Gajah Mada kilometer 3 merupakan Jalan poros utama yang membelah wilayah, Kelurahan Talang Mandau, Kecamatan Mandau dan Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau sejak berdiri telah menuai kontroversi.

Belakangan, setelah beroperasi lebih kurang dari setahun menuai ragam masalah seperti, aksi demo masyarakat sekitar yang memprotes dampak lingkungan akibat berdirinya pabrik kelapa sawit.

Teranyar, masyarakat sekitar kembali mengeluh tentang, prilaku PT PCR yang diduga membuang limbah pabrik kelapa sawit di media lingkungan serta polusi udara yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar.

Menyikapi itu, aktivis lingkungan hidup dari Yayasan Riau Madani, Ahmad Jhoni SH angkat bicara terkait masalah yang timbul akibat berdirinya pabrik kelapa sawit di kawasan pemukiman masyarakat Kelurahan Talang Mandai, Kecamatan Mandau.

Menurut Ahmad Jhoni SH, pada 2017 lalu, saya telah melakukan identifikasi langsung ke lokasi pabrik kelapa sawit milik PT PCR.

"Saya kelilingi areal lokasi Pabrik kelapa sawit milik PT PCR lebih kurang setahun berdiri dan beroperasi. Limbah di buang ke media lingkungan yang menimbulkan pencemaran lingkungan", katanya kepada katakabar.com Kamis (8/3) tadi sore di Duri.

Kata Jhoni, berdirinya pabrik di kawasan pemukiman jelas salah dan melanggar undang-undang lingkungan hidup.

Terkait izin operasional, Bupati hanya memberikan rekomendasi. Hal ini yang dimanfaatkan pihak PT PCR untuk menjalankan bisnis pabrik kelapa sawit.

Seharusnya, Pihak Pemda selaku pemberi izin harus melihat tata ruang karena setiap daerah memiliki tata ruang.

Dari situ, tersebutlah yang mana saja kawasan pemukiman, industri dan bidang lainnya.

Kita bukan melarang investor datang ke daerah tapi harus melihat tata ruang dimana bisa membangun pabrik atau usaha sejenis lainnya.

"Kita sangat sayangkan, saat pemerintah menerbitkan rekom harus tahu letak titik kordinat dimana pabrik tersebut di bangun khusus menyakut pembangunan pabrik kelapa sawit," jelasnya

"Itu bisa dilihat, apabila suatu daerah punya tata ruang yang jelas. Jadi perushaan mestinya tahu saat membangun pabrik tidak dikawasan pemukiman," sambungnya.

Nah, pabrik sudah berdiri dan beroperasi, Pemerintah mestinya membatalkan dan meninjau ulang izin pabrik kelapa sawit milik PT PCR tersebut karena jelas melanggar undang-undang lingkungan hidup.

"Pemerintah Kabupaten Bengkalis terutama Dinas Terkait harus bertanggungjawab atas terbitnya rekom kepada PT PCR. Rekom tersebut dasar didirikannya pabrik kelapa sawit di kawasan pemukiman oleh investor.

Investor beserta manajemen PT PCR yang telah berkorban atau berivestasi miliaran rupiah diimbau jaga media lingkungan sesuai peraturan dan peundangan-undangan yang ada dan berlaku sekarang ini.
 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :