Soal Dugaan Dana UN yang Disunat

Ini Kata Ketua K3S

Ini Kata Ketua K3S

MANDAU (KATAKABAR)- Cara-cara orde baru masih berlaku di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini.

Pasalnya, persoalan dana UN Rp380 ribu per Rombel yang diduga "disunat" Rp10 ribu per siswa peserta ujian berbuntut panjang.

Ketua K3S tingkat SMP Mandau dan Bathin Solapan, Yanto S Pd saat dikonfirmasi sejumlah awak media lokal Duri berkelit bahwa, informasi yang diperoleh wartawan hoax dan tidak benar.

Kepala UPT satuan pendidikan SMPN 1 Mandau mencurigai oknum kepala sekolah dalang yang bocorkan dugaan pemotongan dana UN ke wartawan.

"Siapa Kepala SMP yang memberi informasi kepada wartawan, dana UN di potong. Beri tahu saja, nanti bakal di panggil kepala sekolah bersangkutan," ujarnya.

Lucunya, walau Yanto S Pd membantah. Ia bercerita soal dana UN, kata dia, panitia butuh biaya akomodasi dan operasional.
"Buat keperluan pelaksanaan ujian nasional seperti, konsumsi dan lainnya. Biaya buat keperluan pelaksanaan UN itu, tak mungkin pakai duit pribadi dan duit SMPN 1 Mandau," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dana UN tingkat SMP dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun anggaran 2018 sebesar Rp 380 Ribu per Rombel dimana total bantuan yang diterima masing-masing SMPN di Kabupaten Bengkalis khusus di Mandau dan Bathin Solapan tergantung jumlah Rombel.

Tapi, dana bantuan ujian nasional "disunat" dengan berbagai alasan dan dalih buat akomodasi dan operasional.

Sumber katakabar.com menyebutkan, dana UN dipotong Rp10 Ribu per siswa peserta ujian.

Dicontohnya, katakan salah satu SMP di Duri punya 6 rombel. Total yang dana bantuan UN yang diterima mestinya Rp380 ribu dikalikan 6 rombel sebesar Rp2.280.000.

Tapi, salah satu SMP tadi hanya menerima dana bantuan UN Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah. Sementara, sisanya sebesar Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah yang "disunat" ke K3S.

Timbul pertanyaan, buat apa dana UN tingkat SMP bantuan dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 yang "disunat".

Demi transparansi penggunaan anggaran yang sumbernya dari APBD, dinas Terkait perlu mempertanyakan kepada K3S SMP.

Jika perlu dijelas ke publik biar masyarakat tahu anak-anak dalam melaksanakan UNKP dan UNBK dibiayai oleh Pemkab Bengkalis.
 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait