Janji Amril di Jalan Protokol Duri yang Mangkrak

Sahdan
Janji Amril di Jalan Protokol Duri yang Mangkrak

Sengkarut tanah di Jalan Jenderal Sudirman antara Pemkab Bengkalis dan warga pemilik tanah sudah hampir 15 tahun belum selesai

MANDAU (KATAKABAR) - Soal janji Bupati Bengkalis, Amril Mukminin untuk melanjutkan pembangunan 3 titik ruas Jalan Protokol Duri, kini belum juga terealisasi. 3 titik ruas jalan tersebut diantaranya 1 titik ruas Jalan Jenderal Sudirman dan 2 titik ruas Jalan Hang Tuah.

Janji tersebut disampaikannya pada pekan ketiga bulan Januari 2018 di acara coffe morning bersama insan pers 4 Kecamatan, Mandau, Pinggir, Bathin Solapan dan Tualang Mandau di hotel Grand Zuri Jalan Hang Tuah, Duri.

Namun, hingga kini terhitung kurang lebih 3 bulan sudah janji mantan Kepala Desa Muara Basung itu pun belum juga terealisasi.

Sebagaimana diketahui, selama ini pembangunan pelebaran jalan tersebut mangkrak sebab belum selesainya permasalahan ganti rugi tanah antara Pemkab Bengkalis dan warga pemilik tanah terkait pelebaran jalan utama sentral perkotaan Duri.

Pantauan wartawan di lapangan, ruas Jalan Jenderal Sudirman persis depan SPBU masih tanah belum diaspal. Begitu pula 2 titik ruas Jalan Hangtuah tepatnya di depan
door smeer dan ruas jalan sebelum lampu merah Jalan Mawar di lajur sebelah kiri dari arah simpang Geroga sama saja masih terlihat tanah, pasir dan
krikil.

Menurut salah seorang warga, pemilik tanah, Akmaludin, kepada katakabar.com, Bupati Amril pernah menyinggung hal ini dan dia memang sudah berjanji akan menyelesaikan ini.

"Saya dapat info Bupati Bengkalis, Amril Mukminin sempat bercerita tentang, 3 ruas Jalan di Sudirman dan Hang Tuah Duri bahkan berjanji bakal membereskannya," kata Akmaludin, di Duri, Rabu (11/4/2018) siang.

Tak hanya itu, beliau sempat meminta dukungan dari pemuka masyarakat
Duri, Kecamatan Mandau biar persoalan yang bermasalah segera dapat dibereskan.

"3 titik ruas Jalan Protokol Duri meliputi, 1 titik di Jalan Jenderal Sudirman dan 2 titik di Jalan Hang Tuah hampir 15 Tahun lamanya mangkrak dan belum di aspal karena persoalan sengkarut ganti rugi tanah," ujarnya.

"Kami, pemilik tanah pada prinsipnya tidak ada masalah dan  siap mendukung program Pemkab Bengkalis," katanya lagi.

Pemda Bengkalis, baik eksekutif dan legislatif harus mengerti dan memahami apa yang warga, pemilik tanah inginkan biar senergi.

"Ada prosedur dan tata cara ganti rugi tanah warga untuk kepentingan fasilitas umum seperti, kepentingan pelebaran jalan dan kepentingan pembangunan fisik lainnya," sebutnya.

Kalau tanah diberikan cuma-cuma dan ganti ruginya tidak sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, rasanya tidak masuk akal.

Tanah yang bakal diambil untuk kepentingan pelebaran Jalan Jenderal Sudirman secara legilitas hak warga. Orang tua kami telah menggarap dan mengusahai tanah sejak dulu yang diteruskan sekarang ini anak-anaknya.

Pemangku kepentingan dan Dinas Terkait di Pemkab Bengkalis mestinya pro rakyat di tengah situasi dan kondisi ekonomi warga yang terpuruk beberapa Tahun belakangan ini.

"Kami, warga pemilik tanah sebenarnya sudah bosan diberi janji-janji sejak dulu oleh para oknum pejabat di Pemda Kabupaten Bengkalis," celoteh dia.

Mendengar Bupati Bengkalis, Amril Mukminin notabene berasal dari Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Duri berjanji bakal membereskan
masalah tersebut.

Warga Duri, Pemilik tanah merasa punya harapan dan percaya masalah bakal beres meski cuma terbesit dan terlintas dalam benak.

Buktinya, di tunggu-tunggu sudah hampir berlalu 3 bulan. Janji yang diucapkan mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis hampir 3 periode itu pun masih abu-abu.

"Saya heran, total ganti rugi tanah 3 titik ruas Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Hangtuah lebih kurang Rp2 miliar. Kalau duit sebesar itu Pemkab Bengkalis tidak sanggup membereskannya mustahil
rasanya," jelasnya.

Lihat, proyek multi year Jalan Pakning-Duri yang dianggarkan Tahun 2017 lalu mencapai Rp 75 Miliar bandrolnya. Proyek multi year yang dianggarkan Pemda Kabupaten Bengkalis pada 2018 sebanyak 7 paket kurun waktu 3 Tahun ke depan kalau jadi dikerjakan ratusan miliar hingga triliunan nilainya.

Aneh bin ajaib, duit lebih kurang sebesar Rp2 Miliar tak bisadiberikan untuk ganti rugi tanah warga untuk kepenting fasilitas umum.

Itu sebabnya, warga pemilik tanah sudah bosan dan jenuh mendengar janji-janji dari para pemangku kepentingan di negeri junjungan yang kaya dengan sumber daya alam ini .

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait