Soal Wacana Revisi UU 22 2009 Tentang Lalu Lintas

Del Adrion : Tak Segampang Membalikkan Tangan

Sahdan
Del Adrion : Tak Segampang Membalikkan Tangan

Ketua DPC Organda Kabupaten Bengkalis, Del Adrion

DURI (KATAKABAR)- Wacana revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang, lalu lintas angkutan jalan menuai kontroversi dan protes dari pusat hingga daerah Kabupaten dan Kota.

Protes terhadap wacana revisi undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang, lalu lintas angkutan umum datang dari Organda karena dikhawatirkan bakal menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat khususnya Pengusahan angkutan umum.

Menurut Ketua DPC Organda Kabupaten Bengkalis, Del Adrion kepada katakabar.com dikantornya Jumat (13/4) siang, wacana revisi UU 22 Tahun 2009 tentang, lalu lintas angkutan jalan perlu dikaji dampaknya kepada masyarakat terutama pengusaha angkutan umum. 
"Revisi undang-undang tersebut bisa menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat," jelasnya.

DPC Organda Kabupaten Bengkalis kurang setuju, kalau ragam kepengurusan yang sudah baik dilaksanakan kepolisian seperti, pengurusan SIM, surat menyurat kenderaan bermotor serta lainnya bakal diambil alih Kementerian Perhubungan beserta jajaran. 

Perhubungan, apakah sudah siap baik SDM dan fasilitas dan sarana prasarana hingga ke daerah Kabupaten dan Kota se Indonesia.

"Jika secara SDM dan fasilitas dan sarana prasarana tidak siap takutnya timbul persoalan baru. Selama ini, kepolisian dalam memberikan pelayanan sudah berjalan lancar tertib dan aman meski masih perlu pembenahan biar pelayan maksimal dan optimal, itu perlu proses," jelas dia.

Itu sebabnya, wacana kepenguruan di ambil alih dari kepolisian ke perhubungan perlu perencanaan matang karena tidak segampang membalikkan tangan.

Dilanjutkannya, bicara soal kepengurusan sifatnya tekhnis. Apakah Perhubungan mampu melaksanakan sesuai harapan dari masyarakat.

"Maaf, dalam tubuh perhubungan saja belum tentu orang - orang latar belakang ilmunya perhubungan sehingga perlu pendidikan. Perlu disikapi pemerintah jangan sampai niat baik dan fokus ternyata membuat dilema di tengah masyarakat," celoteh dia.

Pihaknya bukan tidak menghargai tapi dudukkanlah orang-orang yang ahli. Bukan ingin merendahkan sebab ini menyangkut pelayanan.

"Saya takut, begitu diserahkan Pemerintah kepada Perhubungan makin amburadul," ungkapnya.

Ingat, selama proses perbaikan sistim kepengurusan yang yang dilakukan kepolisian. Pengusaha sudah mulai tertib, artinya sistim pengurusan cukup baik. Itu tidak terlepas dari jor joran kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya ke pengusaha.

Terkait undang - undang yanga ada dan sudah dilaksanakan bukan layak atau tidak layak tapi yang ada saja dilaksanakan sudah bagus.

Jika diambil alih, masalahnya personil, kepolisian sudah tertib sehingga undang - undang  cuma perlu penetrasi.

"Saya takut juga, pengambilan alih dinilai ada dendam didaerah lantaran faktor dimana masing-masing instansi merasa punya hak saling ambil alih tupoksi sehingga masyarakat jadi korban. Maksimalkan yang sudah ada biar masyarakat tidak jadi korban," pungkasnya.
 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :