Garam Kasar Ilegal Tanpa Depkes dan BPOM Marak Beredar di Duri

Sahdan
Garam Kasar Ilegal Tanpa Depkes dan BPOM Marak Beredar di Duri

Kaum ibu rumah tangga bekerja disalah satu tempat pembuatan garam ilegal

DURI (KATAKABAR)- Garam kasar ilegal berbungkus plastik dinilai tak layak edar marak beredar di toko sembako, warung dan grosir barang harian diwilayah Duri 4 Kecamatan, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Dari investigasi katakabar.com di sejumlah warung dan grosir penjual barang harian sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Duri salama 2 hari, dari Senin (14/5/2018) dan Selasa (15/5/2018) siang, garam kasar ilegal yang marak beredar dipasaran paling menonjol merek "Berkah" selain ragam merek garam kasar ilegal yang beredar tersebut.

Garam kasar ilegal dinilai sudah tak layak edar, kuat dugaan garam kasar belum layak di konsumsi masyarakat karena selain merek belum dipatenkan Dirjen HAKI dalam kemasan tidak tercantum pula Depkes dan BPOM. 

Salah seorang pemilik toko tidak mau ditulis namanya kepala katakabar.com kemarin siang mengatakan, garam kasar yang layak edar ada tercatat Dirjen HAKI, Depkes dan BPOM dalam kemasan plastik kalah dibuat serbuan garam kasar ilegal ragam merek dipasaran.

"Garam kasar legal sulit didapat makanya beralih ke garam kasar ilegal," katanya.

Salah seorang pengusaha garam kasar ilegal di Duri, Kecamatan Mandau inisial HUS saat dikonfirmasi katakabar.com via seluler kemarin sore terbilang berani menyebutkan, semua garam yang beredar dipasaran wilayah Provinsi Riau itu ilegal sehingga tidak hanya di pasaran wilayah Duri meliputi 4 Kecamatan yang beredar.

Kata Pengusaha inisial HUS, garam legal jarang dipasaran. Silahkan kroscek garam ilegal banyak beredar didaerah Duri. Jadi bukan saja garam yang peking atau kemas yang beredar didaerah Duri, tegasnya. 

Tapi setelah katakabar.com melakukan croscek ke lapangan ternyata, garam kasar dan halus legal masih banyak beredar dipasaran.

Menyikapi hal itu, Kepala UPT Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kecamatan Mandau, H Sitinjak saat dimintai keterangannya terkait maraknya garam kasar ilegal beredar dipasaran diteras kantor komplek perkantoran Kecamatan Mandau mengatakan, tugas dan fungsi UPT Disperindag Kecamatan Mandau hanya bersifat pembinaan tidak punya hak dan wewenang melakukan pengawasan.

"BPOM yang punya wewenang untuk melaksanakan pengawasan berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014. Itu sebabnya, UPT Disperindag Mandau fungsi dan tugasnya hanya pembinaan," pungkasnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :