Menumbuhkan Profesionalisme Penegak Perda di "Negeri Junjungan" 

Sahdan
Menumbuhkan Profesionalisme Penegak Perda di "Negeri Junjungan" 

Satpol PP Kabupaten bersama Kepolisian dan anggota TNI apel sebelum menggelar kekegiatan di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis belum lama ini.

BENGKALIS (KATAKABAR) - Satuan Polisi Pamong Praja  berdiri di Yogyakarta pada  3 Maret 1950 lampau motonya, "PRAJA WIBAWA" yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas dari pemerintah daerah walau tugas - tugas itu sesungguhnya sudah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial.

Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan bernama Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada 10 November 1948 silam, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. 

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk pada 3 Maret 1950, dari sini bermula terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja. Itu sebabnya, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati dan dirayakan setiap tahun.

Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Satuan Polisi Pamong Praja sudah berusia 68 Tahun pada 3 Maret 2018 lalu. Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) sudah sepantasnya dilaksanakan dalam melakukan penertiban dan pembinaan kepada masyarakat terutama pelaku usaha kecil, menengah dan besar biar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terlaksana di lapangan sesuai tuntutan zaman.  

Menurut Kasad Pol PP Kabuaten Bengkalis, Jendri Ginting lewat Kasi Ops Pol PP Kabupaten Bengkalis, Syamsul Alam SH kepada katakabar.com di penghujung Bulan Mei 2018 lalu, personil Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 100 orang lebih di Pemda Kabupaten Bengkalis rinciannya, kurang lebih sebanyak 45 orang ditugaskan di Duri, Kecamatan Mandau sisanya personil penegak Perda dipusatkan di Ibu Kota Kabupaten Bengkalis, Pulau Seberang, Bengkalis.

(Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaen Bengkalis, Hengki Kurnia disuatu kegiatan memberikan arahan baru-baru ini)

Satpol PP Kabupaten Bengkalis, Hengki Kurnia, disuatu kegiatan memberikan arahann baru-baru ini., Pedagang Kaki Liman, izin - izin yang diberikan dan diterbitkan Dinas Terkait seperti, Izin Mendirikan Bangunan, Pajak, Izin Restouran, Hiburan serta lainnya.

Dalam melakukan penertiban dan penindakan di lapangan terhadap pemilik bangunan baik yang sudah atau belum memiliki IMB, pelaku - pelaku usaha yang sudah punya izin dan belum ada izin dan usaha-usaha penunggak pajak.

Satpol PP Pemda Kabupaten Bengkalis mesti profesional berdasarkan Tupoksi, kata mantan Kasi Trantib Kecamatan Mandau.

Dilanjutkan Pj Kades Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, sebelum turun ke lapangan untuk melakukan penertiban ke lapangan, personil Satpol PP apel dulu.

Pada apel, Pimpinan memberi arahan dan tujuan dilakukan penertiban, menjelaskan lokasi dan sasaran penertiban kepada personil.

"Sebelum turun ke lapangan, personil selalu diingatkan dan diimbau jangan anarkis kedepankan etika, tata krama dan kesopanan," ujarnya.

Di wilayah Kecamatan, Satpol PP melakukan penertiban ke lapangan  setelah memberitahukan Camat bakal dilakukan penertiban sesuai target dan sasaran yang diprogramkan. Lepas itu, Pimpinan berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian dan Koramil baru sprind terbit dan dilaksanakan penertiban dan turun ke lapangan.

Nah, kalau dalam penertiban sasaran tidak punya izin - izin Satpol PP memberikan pembinaan kepada pemilik bangunan dan pelaku-pelaku usaha yang melanggar Perda.

"Pemilik dan pelaku - pelaku usaha belum punya izin  bakal diberi pembinaan dan pengarahan agar segera mengurus izin usaha ke dinas terkait," jelasnya.

Selama pembinaan kepada pelaku - pelaku usaha yang belum mengikuti Perda, Pol PP terus memantau apa sudah urus izin atau belum. Kalau target pembinaan tadi belum mengurus izin sesuai Perda Satpol PP bakal mengambil langkah - langkah seperti, melakukan koordinasi apa alasan belum urusn izin, dimana kendala sambil memberi pengertian kepada pelaku usaha dengan cara menunjukkan dan mengarahkan kepengurusan ke Dinas Terkait.

Bagi pelaku - pelaku usaha masuk kategori bandel kata mantan Kasi Sosial Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Satpol PP bakal melaporkan ke Pimpinan.

"Satpol PP mengedepankan pola pembinaan terhadap pelaku - pelaku usaha demi tegaknya Perda di Kabupaten Bengkalis," tutur dia.

Terkait, prilaku personil Pol PP saat bertindak di lapangan kurang profesional. Personil Pol PP akan diberi teguran dan di panggil untuk dilakukan pembinaan biar tidak terulang lagi prilaku serupa saat melakukan penertiban dan penindakan di lapangan.

"Anggota Satpol PP yang bertugas menegakkan Perda diberi pembinaan agar profesional dalam melaksanakan Tupoksi di lapangan," jelasnya.

Kepada semua personil baik di tingkat Kecamatan hingga Kabupaten diharapkan bisa menjaga keamanan dan kerukunan di tengah masyarakat. Anggota Satpol PP diimbau saling harga menghargai ikuti arahan dari pimpinan dan ikuti aturan yang berlaku saat bertugas di lapangan.

Sementara, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Zulkifli (Kef) mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda dikatakan profesional harus mampu seperti, Satpol PP di DKI Jakarta. 

Kendati personil wanita yang dikerahkan untuk menenegakkan Perda mampu menutup dan mengeksekusi salah satu tempat hiburan ternama di ibu Kota Negara yang melanggar peraturan dengan baik, lancar, aman dan kondusif.

"Profesionalisme Satpol PP dalam menegakkan Perda baru ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia," katanya.

Kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis, Satpol PP di "Negeri Junjungan" nama lain dari Kabupaten Bengkalis masih belum begitu profesional dalam menegakkan Perda masih mau mengarah ke arah profesional.

Saya percaya, suatu masa personil Pol PP di Pemkab Bengkalis bisa profesional dalam menegakkan Perda di lapangan apabila sumber daya manusia personil Pol PP terus digenjot dengan cara memberi pelatihan dan pembinaan sesuai tugas pokok yang diemban dan amanahkan.

Di Kabupaten Bengkalis terutama di Duri, Kecamatan Mandau masalah perizinan masih banyak perlu dilakukan penertiban seperti, fisik bangunan yang memakan badan jalan. Begitu pula masalah parkir, pasar terus tempat usaha lainnya diduga belum punya izin dan perizinan belum berhasil ditertibkan.

Hal ini pekerjaan rumah Pol PP untuk menegakkan dan melaksanakan Perda dan Perbup. Dalam penertiban di lapangan, personil Pol PP harus mampu menjelaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara gamblang kepada masyarakat khusus target dan sasaran penertiban biar berlangsung lancar, aman dan baik.

Dilanjutkan mantan Ketua RW di Kelurahan Duri Barat, Pol PP harus punya SDM yang mumpuni dan standar dalam membangun kerangka dan program guna mewujudkan personil yang profesional. 

Membangunan SDM personil Pol PP bisa dilakukan lewat konsultasi dan study banding ke luar daerah yang lebih maju sehingga petugas penegak Perda memiliki SDM yang standar seperti yang diinginkan dan diharapkan bersama.

Salah satu persiapan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan SDM personil yang endingnya profesionalisme dalam menegakkan Perda dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada personil Pol PP.

Tupoksi Satpol PP hendaknya dapat berjalan dengan baik sesuai aturan karena semuanya sudah ada aturan main tinggal bagaimana memaksimalkannya ke depan.

Dalam pada itu, tokoh masyarakat Kecamatan Mandau, H Arwan Mahidin kepada katakabar.com pekan ke Empat Mei 2018 lalu mengatakan, Satpol PP yang profesional harus mempelajari Perda dan Perbup yang berlaku saat ini 
Profesionalisme harus ada sikap tegas dalam menegakan Perda dan Perbup. Tolong lihat dan ppelajari Perda dan Perbup laksanakan di tengah masyarakat.

Pada bulan ramadhan Tahun 2018 rasanya sama seperti hari-hari biasa dimana ramdahan kurang dihargai.

Mestinya Pemerintah (Satpol PP) dapat menertibkan usaha-usaha yang melanggar Perda Dan Perbup dilapangan dengan sopan dan santun.

Dalam melakukan penertiban dan menegakkan Perda di lapangan kuncinya jangan semena - mena. Sikap personil Pol PP harus menghargai pelaku-pelaku usaha dan pengurus perusahaan, bila itu menyangkut tenaga kerja yang diduga melanggar dan tidak mengikuti peraturan dengan pola melakukan pembinaan.

Menurut mantan Ketua DPC PPP Kabupaten Bengkalis, kinerja Satpol PP di Kabupaten Bengkalis lumayan bagus tapi harus lebih ditingkatkan lagi ke depan.

Satpol PP tugasnya hanya menegakkan Perda dan Perbup. Personil yang profesional harus bekerja dengan baik, berani dan mau mempelajari Perda dan Perbup.

"Saya percaya profesionialisme personil dapat meningkat dalam menegakkan peraturan di tengah masyarakat tentu dengan koordinasi dengan kepolisian dan pihak kecamatan," pungkasnya. (ADV)

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :