Berkat Perjuangan dan Kerja Keras Legislator

DPRD Bengkalis Ketuk Palu Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sahdan
DPRD Bengkalis Ketuk Palu Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang, Pengelola Barang Milik Daerah serahkan draft Ranperda agar di Paripurna, Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis Pekan Pertama April.

BENGKALIS (KATAKABAR)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Negeri Junjungan nama lain dari Kabupaten Bengkalis sudah mengetuk palu Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sidang paripurna yang dilaksanakan 4 April 2018 lalu.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis yang diketuai Rianto beranggotakan 16 orang anggota meliputi, Febriza Luwu selaku Wakil Ketua, H. Zamzami, SH, Andriyan Prama Putra, Syahrial ST, HendriS.Ag.MSi, Sihol Panggaribuan, Susianto SR, H.Azmi,SIP,M.Si, Simon Lumban Gaol, Zulkifli, Fransisca, dr Moris Bationg Sihite, Eddy Budianto, Firman dan Lamhot Nainggolan yang berjuang  dengan mencurahkan kemampuan dan pikiran membahas rancangan peraturan daerah tentang, pengelolaan barang milik daerah.

Menurut Ketua Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rianto kepada katakabar.com pertengahan April 2018, perjuangan untuk  mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis tidak mudah. 

Legislator Negeri Junjungan yang tergabung dalam panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis 
Secara estafet melangkah dimana, landasan dalam merancang Perda tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ditindaklanjuti pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dari kententuan itu, Bupati Bengkalis dengan nomor 180/HK/2017/192 prihal pengajuan usulan Ranperda
tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah baru  dibentuk panitia khusus pada rapat pari purna DPRD Kabupaten Bengkalis 6 Januari 2018 lalu.

Mengingat urgensinya Ranperda, seluruh anggota Pansus Ranperda DPRD Kabupaten Bengkalis tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait bekerja tanpa lelah dan berupaya maksimal untuk menyelesaikan Ranperda sesuai makanisme dan prosedur yang berlaku.

Kata mantan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis, sejak disampaikannya usulan Ranperda tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui rapat pari purna DPRD Kabuaten Bengkalis. Pada 16 Januari 2018 DPRD Kabupaten Bengkalis setuju membentuk panitia khusus Ranperda tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diketuai, Rianto beranggatakan 16 orang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berasal dari berbagai fraksi.

Sejak itu, Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis mulai bekerja. Menindaklanjuti hal itu, Ketua, Wakil Ketua serta anggota Raperda tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan rapat kerja dan konsultasi meliputi, Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis bersama BPKAD Kabupaten Bengkalis, Inspektorat, Bagian Hukum Setda melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke BPKAD Provinsi Riau di Pekanbaru terkait substansi dan materi Ranperda tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada 17 Januari sampai 19 Januari 2018 lalu. 
Berikutnya, Pansus Ranperda Kabupaten Bengkalis tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah bersama BPKAD Kabupten Bengkalis dan Bagian Hukum Setda melakukan konsultasi ke Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jakarta terkait subtansi dan materi untuk mendapat masukan, penjelasan dan saran terkait Ranperda tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada 24 sampai 27 Januari 2018.

Selanjutnya, Pansus bersama BPKAD, Inspektorat dan Bagian Hukum Setda melaksanakan rapat bersama Banmus DPRD Kabupaten Bengkalis berkaitan adanya masukan, saran dari konsultasi baik Pemerintah Pusat dan Provinsi serta membicarakan persiapan kunjungan Pansus dan OPD terkait.

Setelah itu, Pansus Randerda DPRD tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah bersama BPKAD Kabupaten Bengkalis, Inspektorat dan Bagian Hukum Setda melaksanakan kunjungan kerja ke BPKAD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berkaitan pelaksanaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta pelaksanaan dan tahapan-tahapan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah setelah disahkan pada 21 hingga 24 Februari 2018.

Pada 6 Maret 2018, Pansus Renperda, Inspektorat dan Bagian Hukum Setda melaksanakan rapat finalisasi terhadap Ranperda tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah menyepakati, mengakomodir masukan, saran dan usul perbaikan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau pada 25 Oktober 2017 lalu terkait Ranperda tersebut.

Dari hasil diskusi, tanya jawab dan rapat serta konsultasi maupun koordinasi dan kunjungan kerja Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis bersama BPKAD, Inspektorat dan Bagian Hukum Setda merekomendasi dan memberi saran dalam penyempurnaan Ranperda tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah yang cukup ideal menjadi sebuah peraturan perundangan selanjutnya digunakan sebagai dasar hukum pengelolaan barang milik daerah. 

Rekomendasi dan saran Pansus Ranperda DPRD Kabupaten Bengkalis pertama, secara prinsip Pansus dapat menerima draft rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kedua, Pansus menyarakankan setelah Ranperda disahkan BPKAD bersama OPD terkait segara menyusun regulasi terkait pelaksanaan, prosedur dan mekanisme tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai prosedur perundang - undangan. 

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui BPKAD agar mendata seluruh aset-aset milik daerah baik berupa barang bergerak mau pun barang tidak bergerak yang berada di Kabupaten Bengkalis dan berada di luar Kabupaten Bengkalis. Keempat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis lewat BPKAD agar dapat mencek penggunaan dan peruntukan harus sesuai peraturan perundang - undangan. Kelima, terhadap aset - aset daerah seperti, kenderaan roda Dua dan kenderaan roda Empat yang sudah lama dan atau tidak dapat/layak difungsikan, maka dapat dihapus/dilelang sesuai peraturan dan perundang - undangan.

Selanjutnya rekomendasi Pansus Ranperda DPRD Kabupaten Bengkalis ke Enam, setia asset kenderaan roda Empat untuk mobil jabatan dan operasional dibuat stiker/tulisan kenderaan dinas  jabatan dan kenderaan operasional. Ketujuh, asset daerah berupa tanah yang diterima/didapat melalui hibah maupun yang diganti rugi dari pihak lain agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari. 

Untuk itu disarankan, menyelesaikan legilatas kepemilikan surat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan membuat plank/patok tanah secara permanen.

Kedelapan, pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan secara transparansi, keterbukaan dan akuntabelitas dan efisien. Pansus menyarankan Pemerintah Kabupaten Bengkalis membentuk Tim/bekerjasama instansi vertikal (Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pertanahan dan OPD terkait). Kesembilan, merekomendasikan agar rapat paripurna ini menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah dijadikan Peraturan Daerah. 

Disahkannya Ranperda menjadi Perda diharapkan dapat menjadi landasan hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah, tandasnya. 

Praktisi Hukum dari Peradi Provinsi Riau, Elidanetti SH.MH kepada katakabar.com saat dikonfirmasi terkait disahkannya Perda Kabupaten Bengkalis tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah dikantornya Jalan Mawar Duri  pada Pekan ke Dua April 2018 lalu mengatakan, disyahkan Perda Kabupaten Bengkalis tentang, Pengelolaan Barang Miliik Daerah cukup bagus. Ini langkah baru dalam pengelolaan barang milik daerah di Negeri Junjungan nama lain dari Kabupaten Bengkalis.

Perlu diketahui dan diingat, terkadang peraturan bisa membuat jebakan apabila  cara merealisasikan bentuk peraturan yang dibuat tidak bersifat tekhnis. Itu sebabnya, peraturan daerah mesti bersifat tekhnis biar tertata dan rapi.

Perda Kabupaten Bengkalis tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah mesti disosialisaikan ke tengah masyarakat. Perda tersebut harus diketahui dan dipahami masyarakat biara tidak bias menjadi persoalan di tengah masyarakat khususnya kepada yang prioritas harus tahu dan paham.

"Batas pengeloaan barang milik daerah punya item. Ini harus dijelaskan secara gamblang seperti, infrastruktur dan lainnya sesuai Perda. Transparansi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis harus kepada publik," katanya.

Sejatinya kata Bendahara Peradi Provinsi Riau, Pemda Kabupaten Bengkalis mesti memersiapkan hal-hal tekhnis agar tahu dan  paham betul teknik - teknik agar terdefinisi dengan baikbaru disyahkan menjadi Perda.

"Saya percaya hal - hal tekhnik yang diatur dalam Perda Kabupaten Bengkalis tentang, Pengelolaan Barang Milik Daerah setelah disahkan sangat menggembirakan bagi masyarakat. Harapan ke depan, adanya pengelolaan barang milik daerah tepat sasaran," tutur dia.

Nah, Perda yang akan lahir harus ada teknis pengelolaan yang matang baru disahkan sehingga tak terjadi hal yang membuat merugikan pejabat itu sendiri.

"Pemda Kabupaten Bengkalis punya niat baik lahirnya Perda jangan sampai berdampak kepada hukum yang dianggap penyalahgunaan wewenang," pungkasnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :