Gawe Tak Punya, Disanaker Bengkalis Bak Buah Simalakama  

Sahdan
Gawe Tak Punya, Disanaker Bengkalis Bak Buah Simalakama  

Kadisnaker Bengkalis, H Ridwan Yazid didampingi Kabid PHI Disnaker Bengkalis, H Ramlis SH konfrensi pers dengan awak media lokal terkait eks karyawan PKS yang nginap dikantor Disnaker Bengkalis. Foto/Sahdan

Duri (katakabar) - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis berada dalam kondisi yang sulit dan serba salah bak "makan buah simalakama, dimakan ibu mati, tak dimakan bapak mati" dalam menyelesaikan sengketa buruh dan perusahaan.

Itu sebabnya, segudang persoalan buruh yang terjadi di Kabupaten Bengkalis khusus di daerah "Mutiara Hitam" nama lain dari Duri, 4 Kecamatan, Mandau, Pinggir, Bathin Solapan dan Tualang Muandau sulit dibereskan.

Menurut Kepala Disnaker Kabupaten Bengkalis, H Ridwan Yazid didampingi Kabid PHI Disnaker Kabupaten Bengkalis, H Ramlis di Duri siang kemarin, Disnaker Kabupaten Bengkalis tidak punya kewenangan secara penuh dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara buruh dan perusahaan. 

"Wewenang dan gawe itu, pada Provinsi bidang pengawasan".

Dicontohkannya, soal eks karyawan 2 Perusahaan Pabrik Kelapa sawit yang beroperasi di Duri meliputi, PT MMI dan PT Adei yang hingga kini masih  menginap dikantor Dinaker Kabupaten Bengkalis di Jalan Pipa Air Bersih, Kecamatan Bathin Solapan Duri.

Benar, eks buruh yang protes bekerja di perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit dengan cara menginap di kantor Disnaker Kabupaten Bengkalis.

Kenapa mereka menginap. Mereka ingin memperjuangkan hak - hak selama bekerja.

Masalahnya, perusahaan telah memberikan hak - hak dari eks keryawan dimana masing - masing sudah terima duit Rp 20 Juta per orang dari perusahaan. 

Tak hanya itu, mereka sudah membuat pernyataan siap mengosongkan rumah yang ditempati selama masih bekerja.

Tapi, apa yang dilakukan perusahaan di bilang kuas hukum dari buruh melanggar hukum. 

"Jika melanggar mestinya dibawa ke Pengadilan Umum di Pekanbaru. Disnaker Kabupaten Bengkalis tidak punya kewenangan, itu wewengan pengawas", tegasnya lagi.

Dilanjutkannya, eks buruh PT SIS sudah ditangani Provinsi bahkan sudah pernah dilesaikan di Polsek. Masalahnya, eks karyawan ngotot perusahaan harus  bayar 2 bulan gaji.

Sengketa antara eks buruh dan PT Adei beda lagi, masalahnya perubahan jam kerja, karyawan protes dampaknya 9 orang diberhentikan.

"Intinya, kewenangan Disnaker Bengkalis tidak ada, bukan tidak mau menangani masalah tersebut". 

Persolannya berkali-kali diberi penjelasan, eks karyawan tetap ngotot ke Disnaker Bengkalis.

Serikat Mesti Paham

Persoalan eks karyawan menginap sebenarnya tidak boleh. Serikat mesti paham aturan, itu namanya memaksakan kehendak.

Mereka sudah diimbau agar mengerti masalahnya, sebagai tanggung jawab Disnaker  sudah 2 kali menyurati perusahaan tapi Manajemen tak mau datang. 
Wewenang Disnaker Bengkalis hanya membuat anjuran. Kalau tak dilaksanakan anjuran ya silahkan lanjutkan ke Provinsi Riau. 

Tapi, eks buruh lagi - lagi ngotot dan menuntut ke Disnaker Bengkalis. Bahkan, eks buruh sempat melakukan pengrusakan terhadap kantor.

 "Kejadian ini sudah dilaporkan ke Bupati Bengkalis, Amril Mukminin dan pengrusakan sudah dilaporkan ke polisi", tandasnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait