Ada Saham PTPN III di Kawasan Hutan

Ada Saham PTPN III di Kawasan Hutan

Ketua Umum Yayasan Riau Madani, Surya Dharma. foto. aziz

Pekanbaru (katakabar) - Hingga kini eksekusi atas 2823,52 hektar kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) di Desa Sei Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau, oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tak kunjung dilakukan. 

Ini terjadi lantaran PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) mengklaim punya saham di kebun itu sebanyak Rp 1,1 triliun lebih. 

Uniknya, untuk melakukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi ketua pengadilan negeri Bangkinang no. 01/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan Pts/2015/PN. Bkn jo No. 38/Pdt.G/2013/ PN. Bkn tanggal 17 Januari 2018 itu, PTPN III menggunakan jasa 9 orang Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI. 

Dalam surat perlawanannya ke Pengadilan Negeri Bangkinang 11 Juli 2018 yang didapat katakabar.com, pengacara negara yang diketuai oleh Dr.Dra. Mia Amiati, S.H., M.H itu minta supaya putusan eksekusi dibatalkan. Alasannya itu tadi, PTPN III tidak ikut digugat sebagai pemilik saham.

"Pihak yang bisa mengajukan perlawanan eksekusi hanya mereka yang punya hak milik, hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak tanggungan dan hak sewa. Ini bukan kata saya, tapi kata Mahkamah Agung RI dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007, halaman 110. Nah, PTPN IIItidak punya hak-hak seperti yang disebut oleh Mahkamah Agung tadi. Jadi PTPN III tidak punya hak untuk melakukan perlawanan. Jawaban atas perlawanan itu sudah kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Bangkinang kemarin," kata Ketua Umum Yayasan Riau Madani dalam perbincangan dengan katakabar.com di Pekanbaru tadi siang. 

Lima tahun lalu Yayasan Riau Madani menggugat PTPN III lantaran menanam kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi Terbatas. “Sudahlah di Hutan Produksi Terbatas, dalam perjalanannya perusahaan ini tidak dilengkapi legalitas apapun. Inilah dasar kami menggugat. Sebab yang boleh berusaha di kawasan Hutan Produksi Terbatas itu hanya perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Artinya negara memperuntukkan kawasan itu hanya untuk HTI. Nah, kalau memang betul PTPN III punya modal di kebun itu, kok mau-maunya menanam saham di kebun yang tak jelas dan di kawasan hutan pula,” ujar Surya.

Setelah bertahun-tahun bersidang hingga ke proses Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Perkebunan Nusantara V, akhirnya nongol putusan tetap kalau kebun kelapa sawit milik PTPN V yang ada di kawasan Hutan Produksi Terbatas tadi musti dieksekusi dengan cara ditebangi dan diganti dengan Hutan Tanaman Industri. Kebetulan, lahan tadi adalah lahan konsesi milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI). 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait