Pedagang Tolak Kenaikan Harga Stand Mencapai Rp13 Juta

Dedi Suhardi
Pedagang Tolak Kenaikan Harga Stand Mencapai Rp13 Juta

Anggota Komisi A DPRD Medan, Muhammad Nasir

Medan (Katakabar)- Permasalahan di Pasar tradisional-modern Marelan kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sejumlah pedagang menolak harga yang ditetapkan Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM), meraka meminta pembayaran kios mereka sesuai dengan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor 511.3/25/79 prihal penetapan harga kios, stand meja di Pasar Marelan

"Intinya pada pedagang belum sepakat soal harga yang dikeluarkan P3TM. Pedagang ingin membayar sesuai surat edaran Sekda Kota Medan," jelas Sufrizal pedagang Ikan Pasar Marelan, Jumat (3/8/2018).

Diutarakannya, pada saat pembangunan kios P3TM mematok harga Rp 13 juta lebih untuk kios meja pedagang Ikan dan Ayam. Kemudian dalam perjalanannya, pedagang mendapati surat Edaran Sekda  bahwa harga kios yang sesungguhnya Rp7,325 juta.

"Kami mau ikuti harga sesuai dengan Surat Edaran Sekda," jelas pria yang sudah berjualan ikan lebih dari 20 tahun ini.

Diakuinya, para pedagang pernah berkomunikasi dengan Dirut PD.Pasar sebagai pengelola sah pasar Marelan dimana harga yang dipatok P3TM bertentangan dengan Surat Edaran Sekda. "Kita jadi bingung, pembayarannya kok ke P3TM bukannya ke PD.Pasar," jelasnya.

Terkait pembayaran ini, P3TM memaksa para pedagang segera melakukan pembayaran sesuai harga yang ditetapkan P3TM. Namun, pedagang meminta P3TM mengeluarkan surat resmi dari P3TM terkait harga 13 juta yang diklaim mereka ke pedagang.

"P3TM tidak mau mengeluarkan surat terkait harga Rp13 juta tersebut, kami dipaksa harus membayar," jelasnya. Tiga hari lalu, para pedagang menerima surat dari P3TM yang isinya segera melunasi pembayaran kios sebelum tanggal 06 Agustus 2018. P3TM mengancam akan mengusir pedagang dan menggantikan mereka dengan pedagang lain.

"Tiga hari lalu kami menerika surat dari P3TM yang isinya soal pembayaran segera uang kios, mereka mengancam akan mengusir pedagang dan menggantikannya dengan pedagang yang baru jika tidak melunasi sampai batas waktu tanggal 6 Agustus 2018," jelasnya.

Anggota Komisi A DPRD Medan, Muhammad Nasir menyayangkan tindakan yang dilakukan pengelola pasar kepada para pedagang yang akan melunasi kios/lapak yang mereka beli.

"Saya mendapat laporan dari beberapa pedagang, mereka akan melakukan pelunasan harga kios dan lapak yang mereka ambil,tapi harga yang dipatok pengelola bertentangan dengan surat edaran sekda kota Medan," jelas Nasir.

Tags :#Ekonomi

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait