KTM Minta Tamin Sukardi Penyerobot Lahan Negara Dihukum Tinggi

Dedi Suhardi
KTM Minta Tamin Sukardi Penyerobot Lahan Negara Dihukum Tinggi

Medan (Katakabar)-Ratusan orang yang tergabung dalam Komite Tani Menggugat (KTM) Sumatera Utara melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Medan, Senin (06/08/2018).Mereka siap mengawal jalanan proses persidangan yang akan memasuki tahap tuntutan terhadap Tamin Sukardi, terdakwa penyerobot lahan negara.

Dalam tuntutannya, massa meminta agar majelis hakim yang menyidangkan kasus ini agar menghukum dan memenjarakan Tamin Sukardi yang telah merampok lahan negara 74 hektar eks HGU PTPN2 Kebun Helvetia, dengan settingan menggunakan surat tanda garap SKPTSL tahun 1954 yang dimiliki 65 ahli waris "dadakan". Padahal tanah tersebut sebelum Tahun 2000 masih merupakan HGU PTPN II Kebun Helvetia.

Dalam aksinya koordinator aksi Zega mempertanyakan ada perlakuan istimewa kepada Tamin Sukardi yang sempat dikabarkan jatuh sakit seusai sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tipikor, Wahyu Prasetyo Wibowo. Sementara sewaktu proses persidangan, terdakwa bisa berdiri dan berjalan dari kursi roda yang ditumpanginya.

Dipaparkannya, Tamin Sukardi berhasil menguasai lahan negara dengan keluarnya keputusan pengadilan No.15/Pdt.G/2006/PN-LP tertanggal 15 Maret 2006 menggunakan surat palsu.

Ironisnya Pengadilan Lubuk Pakam menerbitkan surat penetapan No.20/eks/2010 tertanggal 29 Desember melakukan eksekusi terhadap lahan 74 hektar pada 19 April 2011.  

Selanjutnya Tamin Sukardi mengalihkan areal itu dengan menjualnya kepada Mujianto selaku pemilik PT Agung Cemara Realty (ACR).

Para pengunjukrasa yang di dominasi oleh kaum ibu-ibu juga meminta penuntut umum dari Kejaksaan Agung, agar menuntut Tamin sukardi hukuman tinggi karena telah menyengsarakan para petani. 

Apalagi alasan kepemilikan SKPTSL dan KTPPT bahwa surat tersebut tidak berlaku, dimana BPN Pusat menetapkan areal 74 hektar adalah bagian dari areal 193,4 hektar menjadi areal yang tidak diperpanjang HGU-nya. 

Sedangkan statusnya tanah negara berdasarkan surat keputusan 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002. 

Dari pantauan wartawan seyogya pada hari ini sidang dengan agenda pembacaan tuntutan kepada Tamin Sukardi, akan tetapi sampai berita ini diturunkan belum digelar oleh majelis hakim.

Tags :#Hukrim

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait