Soal Sengketan Lahan Unri

Gubri: Tak Bisa Semena-mena, Semua Ada Prosedurnya

Gubri: Tak Bisa Semena-mena, Semua Ada Prosedurnya

PEKANBARU (katakabar) - Gubernur Riau menanggapi singkat soal kasus sengketa lahan milik Pemprov Riau dan PT. Hasrat Tata Jaya (HTJ) di area kampus Unri. Setelah dimenangkan oleh hukum pihak HTJ pasang plang di lahan seluas sekitar 18 hektar tersebut. 

Masalah ini kemudian menyulut kemarahan mahasiswa Unri dengan membawa ribuan massa kemudian menduduki kantor Gubernur Riau, pada Kamis, 13 September 2018 kemarin. Massa demonstran menuding kalaunl Pemprov Riau dan pihak civitas akademika Unri tidak becus dalam menyelesaikan masalah tersebut. 


"Tidak bisa semena-mena, semua itu ada prosedurnya," ujar Andi Rachman, singkat.

Dia mengatakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut, semua mekanisme hukum sudah dilalui. Keputusan yang memenangkan pihak PT. HTJ serta mengharuskan Pemprov Riau agar membayar ganti rugi sebesar Rp35,2 miliar dengan sumber dana APBDP 2018. "Itukan mekanismenya," ujarnya.

Masalah sengketa ini sudah dimulai sejak tahun 2005, atau sudah berlangsung selama 13 tahun. Pada tanggal 11 September 2018 lalu pihak dari PT. Hasrat Tata Jaya mendatangi UR dengan membawa kendaraan alat berat untuk penegasan batas lahan dengan berbekal penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr jo. Nomor: 75/Pdt.G/2007/PN/.Pbr tanggal 12 Maret 2018.

Isinya yakni Pemprov Riau agar membayarkan dana ganti rugi sebesar Rp35,2 miliar melalui APBDP 2018. Jika tidak membayar, maka Pemprov Riau diperintahkan untuk tanah sengketa itu sebanyak 5 bidang sesuai dengan hasil keputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :