Sah!! DPRD Bengkalis Ketuk Palu

APBD 2019 Rp 3,811 Miliar Penghujung November 2018

Sahdan
APBD 2019 Rp 3,811 Miliar Penghujung November 2018

Bengkalis (katakabar) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tahun anggaran APBD waktu dan masanya satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Penghasilan APBD berasal dari anggaran pendapatan yang terdiri, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lainnya.

Selain itu, dari bagian dana perimbangan seperti, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan sah lainnya, Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keungan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah serta Pendapatan lainnya. 

Anggaran Belanja digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah seperti, pembiayaan. Artinya, setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun tahun anggaran berikutnya. 

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri, fungsi otoritas yang bermakna anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Jika tidak dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

Fungsi perencanaan, anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Fungsi alokasi, anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah. Fungsi distribusi, kebijakan - kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan serta Fungsi stabilitasi, anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berikut sumber penerimaan pemerintah daerah terdiri dari retribusi seperti, penerbitan surat izin meliputi, pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor dan berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan.

Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu rasional. 

Penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat, dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitashiburan/rekreasi.

Biaya tersebut mesti diatur pada tingkat kompetisiswasta, tanpa pajak, dan subsidi, di mana itu merupakan cara yang palingefisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah. 

Memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak Bumi dan Bangunan. 

Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akanmampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. 

Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana mestinya mereka membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis. 

Selanjutnya, Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah terutama pada alasan administrasi, dan efisiensi contoh, cukai terhadap pajak kendaraan. 

Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap dari pada yang biasanya terjadi. Dari perspektif administrative berupa pajak bahan bakar, dan pajak otomotif meliputi, penggunaan jalan, dan efek eksternal seperti, kecelakaan kendaraan, polusi, dan kemacetan serta sumber pendapatan lainnya.

Berdasarkan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mengenjot ragam sumber pendapatan sepanjang 2018 dapat diamati dari pengesahan APBD 2019 di penghujung Bulan November 2018.

Pengesahan APBD Kabupaten Bengkalis 2019 bermula penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2019 pada 12 November 2018 lalu, kata Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil Bengkalis 5 Kecamatan Bathin Solapan, Rianto kepada katakabar.com di Duri Pekan ke Dua Desember 2018.

Setelah berlangsung lebih kurang 17 hari,  para wakil rakyat Kabupaten Bengkalis bekerja keras dan menumpahkan seluruh kemampuan akhirnya membuahkan hasil pada Kamis (29/11) sekitar pukul 15.35 WIB, APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 disahkan.
 
Pengesahan APBD Tahun 2019 lewat Rapat Paripurna Istimewa di ruang rapat paripurna kantor DPRD Bengkalis di Jalan Antara, Kecamatan Bengkalis dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkalis H. Abdul Kadir, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Bengkalis H. Indra Gunawan Eet, Zulhelmi, Kaderismanto, serta 30 Anggota DPRD Bengkalis.
 
Total APBD Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar Rp 3.811.649.107.708,00 asumsi pendapatan daerah sebesar Rp. 3.811.649.107.709,00 dan belanja daerah sebesar Rp. 3.877.649.107.708, ujarnya.

Menurut Politisi Partai Berlambang Matahari Biru, rapat peripurna istimewa pengesahan APBD Kabupaten Bengkalis Pemerintah Kabupaten Bengkalis dihadiri langsung Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah Bengkalis H. Bustami HY.

Setda Kabupaten Bengkalis berharap  seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pengguna anggaran segera mempersiapkan seluruh administrasi prosedur, teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Ini terkait dengan pertanggung jawaban masing-masing OPD dari progress, manfaat, maupun dampaknya terhadap masyarakat di Kabupaten Bengkalis, kata Rianto.

Selain itu lanjut mantan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Daerah meminta selesai proses pengesahan APBD kepada masing-masing OPD agar kegiatan yang tertuang dan akan dilaksanakan segera dilelang. Tujuannya, untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, yang pada akhirnya mampu memberikan dampak positif perekonomian masyarakat dan pembangunan Kabupaten Bengkalis. 
 
Seluruh kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada APBD tahun 2019 pada intinya bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengingat kita punya tujuan yang sama, maka kami juga mengharapkan agar unsur DPRD untuk bersama mendukung segala pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi, serta mengawalnya agar segala kegiatan dapat terlaksana.
 
Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberi apresiasi dan terimakasih
kepada Badan Anggaran Daerah (Banggar) DPRD dan seluruh Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Bengkalis yang sudah bekerja secara maksimal dalam penyusunan APBD Tahun 2019.

Alhamdulillah, pembahasan sesuai jadwal badan musyawarah DPRD Kabupaten Bengkalis dan masing - masing Komisi DPRD membahas KUA-PPAS yang Sudah disampaikan  Pemerintah ke DPRD pasca disahkan nya APBD Bengkalis tahun 2019.

Harapan kita, Pemerintah segera mereleasasikan penggunaan APBD 2019 dengan maksimal. Jangan ada lagi keterlambatan pelaksanaan proyek infrastruktur yang selalu molor. Pihak OPD segera menyampaikan berkas berkas yang berkaitan dengan kegiatan kepada ULP, jangan tunggu lama lama karena masyarakat menunggu realisasi  meski sikapnya biasa biasa ada yang optimis dan pesimis, pungkasnya.

Tempat terpisah, Ketua RT di Kecamatan Mandau, Refri AMD mengatakan, dengan anggaran yang besar dituntut kerja keras dan profesiaonal sesuai tugas, pokok dan fungsinya biar bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat.

"Anggaran hendak bisa menciptakan lapangan pekejaan sifatnya musiman untuk mengurangi tingginya angka pengguran di kabupaten bengkalis umumnya".

 
Masih Refri AMD, secara tidak langsung program infrstruktur Pemerintah di tunggu masyarakat tentunya dengan sistim padat karya.

Kepada masyarakat dapat mengawal dan mengawasi program Pemerintah sehingga penggunaan anggaran dapat dilksanakan berdasarkan prosedur dan tepat sasaran.

Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan di berbagai bidang untuk mendorong terlaksana dan suksesnya program dan kegiatan Pemerintah berdasarkan manfaat dan tepat guna merupakan harapan semua elemen masyarakat.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :