Agen Simbolon, Buruh dan Eksekusi Hukum Yang Menggantung

Sahdan
Agen Simbolon, Buruh dan Eksekusi Hukum Yang Menggantung

Duri (katakabar) - Pria bertubuh rada tegap sudah berumur senja telah menginjak kepala Enam Puluh lebih, separuh usianya dihabiskan untuk mengurusi dan memperjuangkan hak hak buruh korban perbudakan moderen di daerah "mutiara hitam" nama lain dari Duri Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Sifat dan semangatnya pantang menyerah melawan ketidak adilan yang dialami buruh korban "kapitalisme" perbudakan moderen patut diacungkan jempol. 

Kenapa, usia aktivis buruh ini tak muda lagi mestinya sudah meninggalkan urusan yang tak semua orang mampu karena rumitnya persoalan sengketa buruh dan perusahaan.

Tapi Ketua Serikat Buruh Riau Independen tetap semangat tak kenal lelah memperjuangkan hak hak buruh dari ranah hukum terendah hingga ranah hukum tertinggi sekali pun.

Lantas apa sebenarnya alasan Agen Simbolon di hari tuanya masih berjibaku dengan buruh dan hukum tentang perburuhan.

Dalam perbincangan ringan dengan katakabar.com di Duri pada Selasa (5/2) sore mengatakan, usia saya sudah tua dan tak muda lagi seharusnya sudah tidak mengurusi persoalan persoalan sengketa buruh dan perusahaan tempat mereka bekerja.

Bahkan, keluarga sebenarnya sudah melarang agar meninggalkan SBRI beserta semua persoalan buruh dan perusahaan.

Masalahnya, dalam hati belum merasa puas dengan sejumlah persoalan buruh yang sudah ada ketetapan hukum tapi belum di eksekusi dan belum ada prosesnya.

Pertama, putusan pengadilan sudah inkrah seperti, putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat nomor, 1796/2230/140-14/IV/PHK/12 -2006 pada 5 Desember 2005 silam atas nama Abdul Razak beserta kawan kawan sebanyak 1175 orang buruh yang bekerja si PT Sheel Indonesia.

"Putusan mengabulkan tuntutan buruh dengan perhitungan rata rata menerima Dua Puluh Lima Juta Rupiah per orang buruh. Dimana total keseluruhan yang mesti dibayarkan perusahaan Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah".

Putusan tersebut di bawah pengawasan Disnaker Kabupaten Bengkalis tapi tidak ada proses baik dari Disnaker Kabupaten Bengkalis dan Disnaker Provinsi Riau sampai saat ini.

Dua, putusan pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor, 60/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Pbr tertanggal 7 Maret 2015 lalu atas nama Abner Simanjuntak buruh PT Sumigita Inhwa Corsorsium.

"Putusannya, memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali dan membayar upah kepada Abner Simanjuntak seperti biasa selama tidak dipekerjakan tapi, tidak dilaksanakan perusahaan hingga saat ini".

Tiga, putusan PHI di Mahkamah Agung RI nomor, 315 K/Pdt.Sus-PHI/2015 pada 28 Mei 2015 lalu, atas nama Zulkifli dan Mika Marbun buruh PT Dimensi Barumas Perdana.

"Putusannya, memerintahkan perusahaan membayar ganti rugi kepada Zulkifli senilai Dua Puluh Lima Juta  Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah dan membayar kepada Mika Marbun senilai Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. Sayang, Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak melakukan eksekusi atas putusan tersebut sampai saat ini sehingga Dua orang buruh tersebut tidak mendapat dan menerima haka haknya. Bersambung...

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :