Agen Simbolon, Buruh dan Eksekusi Hukum Yang Menggantung 2

Sahdan
Agen Simbolon, Buruh dan Eksekusi Hukum Yang Menggantung 2

Duri (katakabar) - Pria bertubuh rada tegap sudah berumur senja telah menginjak kepala Enam Puluh lebih, separuh usianya dihabiskan untuk mengurusi dan memperjuangkan hak hak buruh korban perbudakan moderen di daerah "mutiara hitam" nama lain dari Duri Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Sifat dan semangatnya pantang menyerah melawan ketidak adilan yang dialami buruh korban "kapitalisme" perbudakan moderen patut diacungkan jempol. 

Kenapa, usia aktivis buruh ini tak muda lagi mestinya sudah meninggalkan urusan yang tak semua orang mampu karena rumitnya persoalan sengketa buruh dan perusahaan.

Tapi Ketua Serikat Buruh Riau Independen tetap semangat tak kenal lelah memperjuangkan hak hak buruh dari ranah hukum terendah hingga ranah hukum tertinggi sekali pun.

Lantas apa sebenarnya alasan Agen Simbolon di hari tuanya masih berjibaku dengan buruh dan hukum tentang perburuhan.

Dalam perbincangan ringan dengan katakabar.com di Duri pada Selasa (5/2) sore mengatakan, usia saya sudah tua dan tak muda lagi seharusnya sudah tidak mengurusi persoalan persoalan sengketa buruh dan perusahaan tempat mereka bekerja.

Bahkan, keluarga sebenarnya sudah melarang agar meninggalkan SBRI beserta semua persoalan buruh dan perusahaan.

Alasannya, dalam hati belum merasa puas dengan sejumlah persoalan buruh yang sudah ada ketetapan hukum tapi belum di eksekusi dan belum ada prosesnya.

Poin Dua, Penetapan Pengawas Ketenegakerjaan

Satu, penetapan Disnaker Kabupaten Bengkalis nomor, 244/DKTK/TK/2006 pada 14 September 2006 silam atas nama Sarponen bersama 39 orang buruh PT Bias Nusatama. Penetapannya, memerintahkan perusahaan membayar kekurangan upah lembur kepada Sarponen Cs. 

"Perusahaan tersebut tidak melaksanakan hingga saat ini. Anehnya, Disnaker Kabupaten Bengkalis dan Disnaker Provinsi Riau tidak melakukan tindakan hukum kepada perusahaan".

Dua, penetapan ulang pengawasa ketenagajerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI nomor, 13/PPK-NKJ/VII/2015 pada Juli 2015 lalu tentang, pembayaran upah lembur atas nama Eklon Sihombing buruh PT Rifansi Dwi Putra senilai Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah.

Pihak perusahaan tersebut tidak membayar sampai saat ini. Ternyata, Disnaker Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tidak melakukan tindakan hukum akibatnya Eklon Sihombing tidak mendapatkan haknya.

Tiga, penetapan kekurangan pembayaran jaminan kecelakaan kerja atas nama Jalser Bakara buruh PT Rifansi Dwi Putra senilai Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah yang hingga saat ini belum diterima lantaran tidaj di bayar perusahaan.

Empat, penetapan Disnaker Kabupaten Bengkalis nomor, 46.1/DTKT - PK/2016 Pada 25 Januari 2016 tentang, pembayaran upah lembur atas nama Mulahoras Situmorang buruh PT Petronesia Benimel nilainya, Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tiga Lima Ratus Delapan Tiga Delapan Puluh Dua, perusahaan tidak membayar sampai saat ini.

Dan Lima, penetapan ulang pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI nomor, B.379 BINWASK 3-PNKJ/XI/2016 tentang, pembayaran upah lembur atas nama Hartono Manalu bersama 4 orang buruh PT Triputra Surya Mandiri. Perusahaan tersebut belum membayar hingga saat ini.

Beberapa ketetapan hukum tersebut yang membuat hati belum puas karena proses dan eksekusi sampai saat ini masih abu abu, tandasnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :