Kemsos Terapkan e-PKH, Demi Akurasi Data dan Penyaluran Berkualitas

Kemsos Terapkan e-PKH, Demi Akurasi Data dan Penyaluran Berkualitas

Bandung (katakabar) - Kementerian Sosial Republik Indonesia, mulai menggunakan aplikasi e-PKH untuk akurasi data dan kualitas penyaluran tahap III keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) Tahun 2019. 

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat mengatakan, penerapan teknologi untuk memudahkan business procces pelaksanaan PKH. Harapannya, dapat memberi kemudahan bagi SDM PKH dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan. 

“Kita sudah tidak bisa menghindari perubahan teknologi yang begitu cepat. Untuk itu, PKH mesti mengikuti perkembangan teknologi guna memudahkan kerja SDM PKH dalam melakukan validasi data KPM,” ujar Harry saat membuka Coaching Fasilitator Bimtek e-PKH Tahun 2019, di Bandung pada Kamis (1/8) kemarin.

Kata Harry, penelitian dan pengembangan aplikasi e-PKH sudah dimulai pada Tahun 2018 lalu. Aplikasi ini tidak hanya berisi data KPM-PKH semata tapi, bakal berisi modul-modul Family Development Session (FDS) seperti, modul pengasuhan dan pendidikan anak. 

“Sistem informasi managemen (SIM) diharapkan bisa untuk mendukung kemudahan implementasi PKH."

Menurut Harry, sistem ini bukan sebuah sistem yang redundant dengan sistem aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG). Sistem aplikasi SIKS-NG adalah sistem yang memuat status sosial ekonomi rumah tangga (ruta) 40 persen terendah, keluarga dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset, dan kepesertaan program bansos/subsidi.

“SIKS-NG sebagai backbound seluruh program bantuan sosial termasuk bansos PIP dan Program Indonesia Sehat. Nah e-PKH adalah conecting sehingga bisa mendukung kemudahan SDM-PKH dilapangan."

Kita sudah perintahkan pembuat program e-PKH agar membuat program lebih fleksibel. Bisa dimodifikasi dan compatible sehingga memudahkan adanya penyesuaian data dan indeks bantuan sosial seperti, perubahan indeks bansos 2020 ada tambahan untuk ibu hamil mendapatkan bantuan dari Rp 2,4 Juta  meningkat menjadi Rp 3 Juta dan untuk anak usia dini menjadi 3 juta, serta pengetatan kreteria lansia yang tidak lagi 60 Tahun ke atas melaikan menjadi 70 Tahun ke atas.

“Selain perubahan itu, e-PKH bisa memuat maksimalisasi semisal lansia yang masuk dalam unsur PKH 1 orang dan anak usia dini maksimal yang masuk 2 orang. Hal ini untuk mendidik KPM agar bisa mengatur keluarga". 

Untuk itu, Pendamping PKH harus cermat dalam memasukan unsur PKH. e-PKH harus dapat memprediksi berapa besar kebutuhan anggaran pencairan tahap I, II, III dan IV. 

Harapannya, pengelolaan anggaran PKH dapat dilakukan secara baik dengan adanya penerapan e-PKH, terang Harry.

Direktur Jaminan sosial Keluarga M.O Royani menimpali, pengembangan aplikasi e-PKH sudah memasuki tahap IV tapi dalam penerapannya masih mengalami kendala soal kemampuan SDM.

Itu sebabnya, Kemensos melakukan pelatihan kepada aplikator dan SDM PKH. 

“Pembuatan aplikasi dari Tahun 2018 lalu dan terus dilakukan penyempurnaan hingga tahap IV sekarang ini,” kata Royani. 

Untuk meningkatkan kemampuan SDM PKH, Kemensos melakukan bimbingan teknik e-PKH. Tujuannya, untuk memperkuat SDM PKH dalam memahami Konsep Dasar e-PKH, Proses Validasi, Proses Pemuktahiran, Proses Verifikasi, Proses P2K2 (FDS), Proses Closing Data, Proses Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi Traksaksi.

Bimtek  yang bertajuk, “menuju satu data bantuan sosial terintegrasi” diikuti sebanyak 103 orang meliputi, fasilitator pusat sebanyak 69 orang dari unsur Pejabat, Tenaga Ahli, dan Staf Direktorat Jaminan Sosial Keluarga serta fasilitator daerah sebanyak 34 orang dari unsur Administrator Pangkalan Data Provinsi.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait