Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Mesti Merujuk Pada Undang Undang

Perppu Larangan Koruptor Ikut Pilkada Mesti Merujuk Pada Undang Undang

Jakarta (katakabar) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, soal Perppu tentang larangan mantan koruptor mengikuti Pilkada. 

"Usulan Perppu tersebut mesti merujuk kepada Undang Undang 10 Tahun 2016 tentang, Pilkada. Tapi pembahasan memerlukan waktu, baik inisiatif pemerintah maupun membicarakan pembahasannya di DPR RI," ujarnya di Ruang Tamu Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8) kemarin.

Kata Herman, kalau pembahasan harus menuju kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, butuh waktu  baik untuk inisiatif pemerintah maupun nanti pembahasan di DPR pasca pertemuan Komisi II DPR RI dengan delegasi House Democracy Partnership (HDP).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, sebenarnya tidak mempersoalkan adanya larangan mantan koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 mendatang. Tapi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terkait hal itu berdasarkan usulan yang diterima KPU serta menunggu tanggapan dari DPR RI, serta selama urgensi yang diusulkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

“Peraturan KPU bisa saja untuk menentukan apapun usulan yang dianggap bahwa KPU menerima usulan itu dan kemudian dikonsultasikan peraturan KPU itu kepada Komisi II DPR. Apakah nanti tanggapan di DPR, tentu melihat terhadap urgensinya apa yang diusulkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan,” terang legislator asal dapil Jawa Barat VIII itu.

Peraturan KPU yang bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi, namun dalam penyusunan revisi undang-undangnya dilakukan di periode yang akan datang. “Oleh karena itu saya kira kalau memang peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU dan membutuhkan revisi tentu tinggal Perppu dan kalaupun akan menyusun UU revisinya tentu ini  bisa di periode yang akan datang,” tutupnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait