Demi Dongkrak Pajak dan Ciptakan Persaingan Industri Ponsel Yang Sehat

Merdeka Dari Ponser BM di Hari Merdeka

Merdeka Dari Ponser BM di Hari Merdeka

Jakarta (katakabar) - Pemerintah tengah menggodok peraturan mengenai validasi (pengendalian) International Mobile Equipment Identity (IMEI) dengan Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) atau nomor ponsel. 

Pengaturan dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri  Komunikasi dan Informatika bakal di teken di pertengahan Agustus 2019, bertepatan dengan Peringatan Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ke 74. 

Pemerintah menargetkan Indonesia merdeka dari ponsel black market (BM) untuk mendongkrak pajak dan pertumbuhan industri ponsel yang sehat.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan, rencana keluarnya Tiga Permen itu bisa menyehatkan ekosistem industri telekomunikasi nasional. Beberapa negara sudah menerapkan soal validasi IMEI ponsel, membawa keuntungan lantaran  pendapatan negara dari pajak bisa terdongkrak dan konsumen  terlindungi. 

"Terbitnya Permen tiga Menteri merupakan bentuk  merdeka dari ponsel BM. Rencananya Permen soal valldasi IMEI bisa terealisasi secepatnya." ujar Rudiantara dalam Talkshow dan Seminar Membedah Potensi Kerugian Konsumen, Industri dan Negara Akibat Ponsel Black Market dan Solusinya di Ruang Serbaguna Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (2/8) kemarin. 

Menurutnya, perdagangan ponsel BM membawa kerugian buat konsumen, industri dan negara. Itu pentingnya, regulasi untuk mengatasi peredaran ponsel BM tersebut dari aspek tata niaga. Peredaran ponsel BM bakal memengaruhi perdagangan perangkat elektronik dan pada gilirannya memengaruhi pendapatan negara. 

"Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) memperkirakan peredaran ponsel BM memiliki potensi  pajak yang hilang sekitar Rp 2,8 Triliun per Tahun."

Perhitungan itu, didasarkan jumlah ponsel pintar baru setiap tahun sebanyak 45 juta unit. Ada pun sekitar 20 persen hingga 30 persen atau setara dengan 9 juta unit ponsel merupakan ponsel BM. 

Soal harga per ponsel rata rata,  kisaran harga Rp 2,2 juta, nilai ponsel baru yang beredar mencapai Rp  22,5 triliun.  

Ponsel BM tidak membayar pajak sehingga potensi kerugian negara dari hilangnya pendapatan 10 persen PPN dan 2,5 persen PPh sekitar Rp 2,8 triliun setahun. 

Dalam acara yang digelar oleh Indonesia Technology Forum (ITF) didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pembicara Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo, Ismail, Direktur Jenderal Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemperin, Harjanto, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Veri Anggriono Sutiarto. Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, Wakil Ketua Umum ATSI, Merza Fachys, dan Direktur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),Tulus Abadi turut hadir.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait