Terkait Merdeka Dari Ponsel Black Market

Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ini Tiga Fase Pengendalian

Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ini Tiga Fase Pengendalian

Jakarta (katakabar) - Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail mengatakan, implementasi regulasi validasi IMEI dengan MISDN berlangsung dalam tiga fase, fase pertama, inisiasi  dengan  di tekennya Tiga Peraturan Menteri dan fase ke Dua, persiapan. 

"Dalam fase ini, pemerintah menyiapkan SIBINA (Sistem Informasi Basisdata IMEI Nasional) agar bisa dilakukan sinkronisasi data dengan data operator seluler. Selain itu, melakukan sosialisasi dan penyiapan pusat layanan konsumen. operator seluler serta penyiapan pusat layanan konsumen. Fase pertama dan kedua ini diharapkan bisa terealisasi Bulan Agustus 2019," katanya.

Kata Ismail, fase selanjutnya yang dilakukan disebut fase operasional dalam bentuk eksekusi oleh operator telekomunikasi dengan melakukan pengiriman notifikasi oleh operator ke pemegang IMEI duplikat untuk membuktikan keaslian perangkat penyediaan layanan lost and stolen dan sosialisasi lanjutan. 

Pada pengendalian IMEI, pembagian tugas dibagi Tiga Kementerian, Kemenperin memiliki tugas menyiapkan database dan SIBINA sekaligus prosedur verifikasi dan validasi IMEI. Kementerian Kominfo meminta operator menyediakan layanan lost and stolen dan  sistem penghubung antara SIBINA dan EIR.  Dan Kemendag bakal membina pedagang untuk mendaftarkan stok IMEI perangkat ke dalam SIBINA, katanya.

Seminar dan talkshow telah dicanangkan gerakan #StopPonselBM.  Dengan gerakan ini diharapkan seluruh elemen bangsa ikut terlibat secara aktif memerangi dan mencegah peredaran ponsel BM di pasaran, tandasnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait