26 Kabupaten dan Kota Belum Punya Unit PPID

Kemendagri Dorong Inovasi Pengelolaan dan Informasi Publik Pemda

Kemendagri Dorong Inovasi Pengelolaan dan Informasi Publik Pemda

Batam (katakabar) - Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Inovasi Pengelolaan dan Informasi Publik Pemerintah Daerah. Inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan menjadi fokus konsep pelayanan publik dan tahapan keterbukaan Informasi Publik. 

Demikian dikatakan, Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri,Handayani Ningrum dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik di Ballroom Cendrawasih, Golden View Hotel, Batam, Kepulauan Riau pada Jumat (09/8) kemarin. 

“Sudah saatnya bicara bagaimana inovasi pengelolaan dan informasi publik sebab, inovasi menjadi kebutuhan yang mutlak seiring perkembangan jaman yang dinamis.” 

Pada era yang dinamis ini, Pemerintah wajib menggalakkan gerakan tata kelola Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government) yang memiliki ciri cepat, responsif, dan efisien. Esensi Dynamic Government (Pemerintahan yang dinamis), perlunya melakukan perubahan untuk mengantisipasi perubahan yang serba cepat atau dinamis.

“Dynamic Government ini levelnya sudah lebih tinggi dari Good Government, kita sering bicara soal good government, tapi apakah kita sudah diarah sana? Bagaimana mau menuju Dynamic Government sedangkan good government saja belum. Apalagi, masih ada daerah yang belum memiliki unit PPID, ada 26 Kabupaten dan Kota,” tegasnya.

Tercatat hingga saat ini, 34 Provinsi telah memiliki unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 488 Pemerintah Kabupaten dan Kota Sudah membentuk PPID, namun masih ada 26 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang masih belum membentuk PPID. 

Untuk itu, Kemendagri akan terus mengawal Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Daerah.

Tak hanya soal pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tapi, Kemendagri terus mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) agar terus menghasilkan inovasi dan perbaikan untuk pelayanan yang lebih baik.

“Kemendagri mendorong Pemerintah Provinsi untuk secara aktif melakukan Monev (Monitoring dan Evaluasi)  Kabupaten dan Kota yang sudah memiliki PPID. Jadi bagi Pemerintah Provinsi yang Kabupaten dan Kotanya belum membentuk unit PPID ya tolong dibantu, kesulitannya ada dimana, targetnya semua Pemda harus sudah punya unit PPID,” ujarnya.

Di kesempatan tersebut, Ningrum memperkenalkan Lembaga, Badan mau pun Pemda yang telah masuk dalam kategori “Informatif” seperti BPJS Kesehatan, Provinsi Jawa Tengah, Kota Bandung dan lainnya. Harapannya, setiap daerah mampu menjadikan contoh untuk perbaikan layanan dalam hal pengaduan dan pengelolaan informasi publik. 

Kata Ningrum, setiap perwakilan daerah diberikan kesempatan untuk mengemukakan pelaksanaan pengaduan dan pengajuan informasi yang selama ini dilaksanakan di daerahnya. Setiap Daerah bisa mengemukakan permasalahan yang terjadi untuk dipecahkan melalui solusi secara bersama, imbuhnya.

Berikut Rakor di regional ke Tiga juga menghasilkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi  Pemerintah Daerah Regional Sumatera. Pertama, Kemendagri mengadakan kegiatan mengundang para Kepala Daerah untuk sosialisasi Keterbukaan Informasi. Ke Dua, Kemendagri agar segera membuat surat edaran terkait penekanan penyediaan anggaran untuk pengelolaan pengaduan dan PPID. Ke Tiga, Kemendagri dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan monev secara langsung dengan mengunjungi Pemerintah Daerah tanpa membenbankan biaya kepada Kabupaten dan Kota. Ke Empat, untuk penilaian TOP Pengaduan, dibagi perkategori dan Kemendagri dilibatkan dalam penilaian dan ke Lima, Kemendagri membuat Surat Edaran terkait adanya sinergi anggaran antara Komisi Informasi Provinsi dan Diskominfo di Provinsi.

Sekedar diketahui, materi dari Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri, Handayani Ningrum menjadi penutup rangakaian kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik di lingkungan komponen Kemendagri dan Wilayah Regional ke Tiga. 

Dengan digelarnya Rakor diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, membangun sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah, khususnya fokus pada kali ini bidang pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik, Mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengambil langkah langkah yang lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten dab Kota yang ada dibawahnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait