Kajian Perda Mesti Dilaksanakan Bapemperda

Kajian Perda Mesti Dilaksanakan Bapemperda

Jakarta (katakabar) - Kepala Pusat Perancangan Undang Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI, Inosentius Samsul mengatakan, perlu adanya kajian dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda). 

Terdapat Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kajian Perda Pertama, kajian subtansi Perda harus dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), ke Dua, diperlukan evaluasi terhadap peraturan pelaksanaan Perda dan  ke Tiga, diperlukan adanya perhatian terhadap faktor faktor di luar norma yang ada, kata Sensi, di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8) kemarin.

Kepala Pusat Perancangan Undang Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI memberi contoh, sarana dan budget diperlukan dalam melaksanakan Perda.

Di samping itu, tentang rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang DPRD, dalam RUU ini bakal mengatur hak dan kewajiban serta mekanisme kerja Anggota DPRD.

“RUU tentang DPRD, memang untuk membuat DPRD lebih independen, lebih menggambarkan sebagai lembaga perwakilan yang tidak tertutup agar seolah olah berada di bawah eksekutif,” katanya.

Untuk itu, pembentukan peraturan perundang undangan tidak boleh keluar dari ketentuan yang lebih tinggi, baik secara vertikal dan horizontal sehingga DPRD bisa menjadi lembaga politik dan lembaga perwakilan yang sama dengan DPR RI, sebutnya.

 

Tags :##DPR RI

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait