Warga Kecewa Lambatnya Rekomteknis

Nifzar Rahman, BKPRD Belum Bisa Memberikan Rekomteknis ke BPN

Yahya Siregar
Nifzar Rahman, BKPRD Belum Bisa Memberikan Rekomteknis ke BPN

Soal BPN Tunggu Rekomteknis 

Pasir Pengaraian (katakabar) - Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) hingga kini, belum bisa memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian dikatakan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rokan Hulu, Nifzar Rahman. Jika kini pihaknya belum bisa memberikan rekomteknis guna peralihan izin alih pungsi lahan sesuai permintaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohul.

"Rekomteknis belum bisa diberikan lantaran ada kendala mesti disesuaikan dengan konsep yang mengharuskan penyesuaian dengan aturan aturan yang lebih tinggi. Pedomannya adalah perda RT/RW Provinsi," kata Kaban Bappeda, Nifzar.

Ada pun aturan aturan yang dimaksud ujar Nifzar, terkait Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang, rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau Tahun 2018- 2038 dan Nomor 903 tentang, status kawasan hutan di Provinsi Riau harus disesuaikan. Dua dokumen sama artinya, tidak masuk kawasan hutan atau pertanian yang ditetapkan bisa dilakukan peralihannya.

"Perda RT/RW Nomor 10 Tahun 2018-2038 dan No 903 tentang, status kawasan yang menjadi pedomannya. Sepanjang kedua dokumen bersamaan bakal proses. Bila tidak sama dari Dua dokumen, di minta masyarakat bersabar. Dalam waktu dekat bakal diajukan peralihan peruntukan tanah berdasarkan pedoman yang sudah disampaikan tadi," katanya kepada katakabar.com kemarin.

Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu, Rohul mengakui, terjebak dan kecewa atas terhambatnya rekomteknis, dan akhirnya BPN tidak dapat melakukan pemecahan sertifikat mereka.

Soal pedoman yang disebutkan, tanah bersertifikat tersebut tidak masuk kategori kawasan pertanian tidak pula status kawasan hutan tapi padat penduduk. Jika benar apa yang dikatakan Kaban Bappeda berarti sama sehingga tidak ada alasan BKPRD lagi untuk tidak memberikan rekomteknis tersebut ke-BPN.

"Kita kecewa dan terjebak atas lambannya kinerja Pemkab Rohul, terkhusus peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang dinilai lambat. Jika Pemkab Rohul tidak segera memberikan solusi atau rekomendasi izin perubahan alih fungsi lahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), sampai kapan kami menunggu. Permohonan pemecahan sertifikat sudah bertahun tahun tak kunjung selesai," kata warga Ujungbatu Timur, Asep.

Kata Asep, tidak cuma para Kepala Dinas terkait mau cepat untuk menyelesaikan persoalan. Bupati Rokan Hulu, H Sukiman mesti turun tangan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Ini kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Jika tidak segera digesa masyakat yang akan terkena dampaknya.

“Masalah ini sudah berbulan bulan hingga bertahun tahun lamanya menunggu. Bahkan, mondar manidir ke BPN guna menanyakan keberadaan permohonan pisah hak atas tanah. Tapi, pengurusannya tak kunjung selesai, BPN masih terkendala rekomteknis dari BKPRD Rohul."

Untuk itu, di minta kepada Pemda Rohul cepat menyelesaikan persoalan, tegas Asep kemarin. 

Penerbitan rekomendasi peralihan hak atas tanah tersebut ke BPN Rohul mesti cepat. BPN tidak bisa menyelesaikan kendala yang dialami masyarakat tersebut apabila pemerintah terkait tidak mengeluarkan izin rekomteknis tersebut ke BPN, tutupnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait