Rekomteknis Jadi Bumerang Bagi Warga Mengurus Sertifikat di BPN Rohul

Yahya Siregar
Rekomteknis Jadi Bumerang Bagi Warga Mengurus Sertifikat di BPN Rohul

Pasir Pangaraiano (katakabar) - Puluhan warga Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu Riau, hingga saat ini, masih mengeluhkan kepengurusan penerbitan atau pemecahan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) lantaran memakan waktu berbulan bulan hingga bertahun tahun lamanya.

Warga RW 0, RT 011, Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, Asep umur 39 Tahun, merasa kecewa lambannya kinerja Pemda Rohul untuk memberikan solusi atau rekomendasi izin perubahan alih fungsi lahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

“Sudah berbulan bulan lamanya, saya menunggu. Bahkan mondar mandir dari dan ke BPN pertanyakan status dan keberadaan permohonan pisah hak atas tanah. Tapi, pengurusannya tak kunjung kelar."

Selalu itu saja alasannya, BPN masih terkendala mengenai izin alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman sehingga BPN tak bisa melakukan pemecahan surat tersebut. 

Kita meminta Pemda Rohul cepat menyelasaikan persoalan ini,” kata Asep kepada katakabar.com pada Selasa (10/9) pagi.

Menurutnya, Pemerintah segera menerbitkan rekomendasi peralihan hak atas tanah tersebut ke BPN Rohul. Soalnya, BPN tidak bisa menyelesaikan kendala yang dialami masyarakat, bila Pemerintah terkait tidak mengeluarkan izin rekomendasi ke BPN soal pengurusan pemecahan sertifikat.

"Mustahil tak ada solusi dari Pemda Rohul soal itu, bila perlu pemerintah membikin rekomendasi ke BPN Rohul biar BPN ada dasar untuk merobah izin alih pungsi atas tanah sehingga kami masyarakat tidak menunggu lama dan dapat kepastian hak terkait kepemilikan atas tanah," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris BPN Rohul, HB Purba saat dimintai kèterangannya dikantornya mengatakan, pihaknya masih terus berusaha maksimal dan optimal guna membantu masyarakat dalam pemecahan tanah bersertifikat. 

Ada kendala yang harus dipenuhi dalam merubah status peralihan izin atau alih fungsi tanah meliputi, rekomendasi atau bentuk rujukan  dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Ba­dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Rokan Hulu "terkendala rekomteknis".

Kalau itu belum ada kata HB Purba, pihaknya belum bisa melakukan pemecahan sertifikat itu sebelum ada perubahan atas izin alih fungsi lahan.

"Kita tidak ada memperlambat itu, tidak bisa merubah status peralihan izin atas tanah disebabkan rekomteknis tadi belum ada. Kita mesti menunggu adanya rekomendasi dari pemerintah terkait terlebih dahulu. Kalau sudah ada sudah gampang untuk memecah surat," jelasnya.

Kabid Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Rohul, Sofyan menimpali, pihaknya masih menunggu kesepakatan dari BKPRD soal pemberian izin atau rekomendasi ke BPN untuk merobah status peralihan tanah.

"Soal pemberian izin atau rekomendasi ke BPN atas perubahan alih fungsi lahan. Kita masih menunggu kesepakatan dengan BKPRD Rohul. Dan kami memberitahu dulu dengan Sekda sebab, masyarakat banyak yang sudah menginginkan perubahan surat."

Memang, BPN sudah minta rekomendasi dari BKPRD tentang alih fungsi. Insya Allah, dalam waktu dekat bakal di gekar rapat kembali sebab masyarakat sudah banyak yang mendesak, sebutnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait