2019, Paket Non Tender Atau PL Menjamur di Pemkab Bengkalis

Paket PL di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jadi Sorotan

Paket PL di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jadi Sorotan

Bengkalis (katakabar) - Pada Tahun Anggaran 2019 ini, proyek non tender alias penunjukan langsung menjamur di Pemkab Bengkalis. 

Tapi rada aneh, saat lpse.bengkalikab.go.id pada konten non tender di klik yang terlihat cuma no data available in table atau tidak ada data.

Kalau boleh disimpulkan, di duga paket paket proyek penunjukan langsung tidak ditayangkan sebab, di klik berkali kali yang muncul keterangan no data available in table.

Pada Tahun Anggaran 2019 ini, paling menonjol dan menjadi sorotan publik paket paket proyek PL yang di kelola instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang mengurusi generasi penerus bangsa.

Santing banyaknya proyek non tender alias penunjukan langsung digelontorkan. Kini Dinas Pendidikan, Instanasi yang di pimpin Edi Sakura menjadi sorotan dan perhatian publik.

Proyek PL itu seperti, semenisasi lapangan sekolah, pagar sekolah, pembangunan ruang majelis guru serta proyek PL lainnya menyebar di wilayah Sebelas Kecamatan.

"Kue" atau paket fisik sekolah non tender di daerah Duri Kecamatan Mandau khususnya meliputi, Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau, porsinya lebih banyak di banding tujuh Kecamatan lain yang ada di Negeri Junjungan nama lain dari Kabupaten Bengkalis.

Maklum, sekolah jenjang SD dan SMP yang ada di wilayah Empat Kecamatan seratusan lebih jumlahnya di banding dengan jumlah sekolah yang ada di Tujuh Kecamatan.

Soal pengerjaan paket proyek PL, rekanan yang ditunjuk langsung sudah lebih dulu bahkan sudah berbulan lamanya proses pengerjaan dilaksanakan.

Itu sebabnya, progres pengerjaan ratusan fisik paket PL di lapangan sudah mencapai sekitar Tujuh Puluh persentasenya. Sisanya, sekitar Tiga Puluh persen lagi, masih dalam proses pengerjaan oleh rekanan.

"Secara keseluruhan, proses pengerjaan paket paket non tender di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tinggal sekitar Tiga Puluh persen lagi bakal beres sebab, rekanan rekanan yang di tunjuk untuk mengerjakan paket PL sudah berbulan lamanya", kata sumber katakabar.com layak dipercaya pada pekan ke Dua September 2019 lalu.

Kata sumber itu, soal paket paket proyek non tender tidak tayang di lpse.bengkalikab.go.id rada aneh. Sesungguhnya wajib paket paket non tender ditayangkan biar publik dan masyarakat luas tahu.

Coba klik dan lihat, lpse Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di Propinsi Riau. Begitu di klik paket non tender atau penunjukan langsung bakal terlihat lantaran ditayangkan.

Kalau dibadingkan antara lpse Kabupaten Bengkalis dengan lpse Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di Provinsi Riau, soal penayangan paket proyek tender dan non tender.

"lpse Kabupten Bengkalis rada tertutup beda dengan lpse Kabupaten dan Kota lainnya lebih terbuka dan transparan".

Berdasarkan ketentuan, paket proyek tender dan non tender mesti di tayangkan biar program struktur dan infrastruktur yang bakal digelontorkan dan direalisaikan pemerintah diketahui khalayak dan masyarakat luas.

Masyarakat sebagai pengguna dan pemanfaat sudah tahu informasi ada pembangunan struktur dan infrastruktur di daerahnya, bakal senang dan ikut serta berpartisipasi melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap proses pengerjaan proyek. 

"Kalau hulunya tertutup wajar hilirnya tidak transparan terkait proses pengerjaan paket paket non tender di lapangan".

Dari pengamatan katakabar.com terhadap sejumlah paket paket proyek PL di lingkup Dinas Pendidikan yang digelontorkan di daerah Duri meliputi, Kecamatan Mandau, Pinggir, Bathin Solapan dan Talang Muandau seperti, pengerjaan proyek ruang majelis guru salah satu SMP Negeri di kawasan Tegar Kelurahan Pematang Pudu dan proyek Mushala salah satu SMP Negeri di Kelurahan Titian Antui serta proyek PL lainnya walau ada plank nama proyek tapi kurang transparan.

Hal itu bakal berimbas kepada mutu dan kualitas bangunan setelah pembangunannya rampung.

Celakanya lagi, rekanan yang ditunjuk Dinas Pendidikan untuk mengerjakan proyek tersebut di duga mensubkan pekerjaan kepada pihak ke Dua.

Anda bisa bayangkan, mutu dan kualitas proyek PL yang disubkan kepada pihak ke Dua bukan rekanan pihak pertama.

Boleh jadi, itu salah satu alasan kenapa Rencana Anggaran Biaya dan Speck bangunan tak transparan ke masyarakat, cuma untuk konsumsi orang orang tertentu dan pihak terkait. 

Pertanyaannya, bagimana cara masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi pengerjaan proyek non tender sementara, RAB dan Speck bangunan tak trasparan, itu impossible. Bersambung...

 

 

 

 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait