Proyek RKB dan Jamban SDN 013 Pasir Indah di Duga di Sunat

Yahya Siregar
Proyek RKB dan Jamban SDN 013 Pasir Indah di Duga di Sunat

Rokan Hulu (katakabar) - Ragam usaha sudah dilakukan pemerintah pusat untuk memajukan dunia pendidikan demi generasi penerus bangsa. Berbagai aspek pun diprogramkan biar fasilitas memadai di sekolah seperti, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) agar siswa dan siswi melaksanakan proses pembelajaran yang nyaman.

Guna peningkatan fasilitas tersebut, pemerintah pusat menggelontorkan dana buat biaya pembangunan SD Negeri 013 Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, salah satu sekolah yang mendapatkan program bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) biayanya dari APBN Tahun anggaran 2019 senilai Limaratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah untuk membangun Tiga Ruang Kelas Baru (RKB) menjadi senilai Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah dan pembangunan toilet (Jamban) beserta sanitasinya sebesar Enam Puluh Lima Juta Rupiah.

Masalahnya, seorang oknum kepala sekolah diduga menyalah gunakan jabatannya dan terkesan menentang pemerintah untuk mewujudkan program pintar songsong Tahun 2030 mendatang. 

Besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) diduga tak dimanfaatkan kepala sekolah untuk membangun RKB agar layak ditempati siswa. Justru sebaliknya, anggaran diduga dimanfaatkan buat kepentingam pribadi oknum kepala sekolah.

"Kita heran, kok bisa oknum kepala sekolah berbuat seperti itu. Melihat kondisi bangunan masih tahap proses pengecoran keliling, diduga oknum kepala sekolah sudah berani bagi bagi fee. 

Apa oknum tersebut tidak memikirkan anak didik yang bakal menempati RKB.

Duit itu mestinya untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB), bukan untuk dibagi bagi. Kalau bangunan RKB nanti tak layak atau tidak sesuai dengan RAB, siapa yang bakal bertanggung jawab, kata seorang sumber  tak mau ditulis namanya kepada katakabar.com pada Selasa (17/9).

Kata sumber patut dipercaya sebut saja Ali, menyayangkan Satuan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sebagai penerima program bantuan dana alokasi khusus dalam melaksanakan kegiatan pembangunan RKB. 

"Apa pun bangunannya mesti di pandu dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) sebagai tolak ukur standar penggunaan bahan materi bangunan dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan".

Kenapa duit anggaran dibagi bagi, kalau kondisi bangunan Tiga RKB nantinya tidak berdasarkan RAB, siapa bakal bertanggungjawab. 

Kepedulian pemerintah pusat mau pun daerah memprogramkan program bantuan dana pembangunan RKB, sebagai bentuk keseriusannya dalam memajukan dunia pendidikan, kepala sekolah seharusnya mendukung dan melaksanakan dengan sebaik baiknya selaku para satuan pendidikan, penerima bantuan. 

"Dana bantuan pembangunan mestinya tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau pun kelompok oleh panitia pembangunan termasuk kepala sekolah. 

"Dana itu jelas peruntukannya. Andai bangunan tidak sesuai dengan RAB apa yang terjadi! Itu tadi, anggaran cukup besar hasilnya tidak sesuai lantaran duitnya di sunat," tegas Ali. 

Awalnya awak media ini, tidak percaya atas informasi tersebut. Setelah katakabar.com melakukan kroscek, sumber berita, Ali bukan nama sebenarnya mengirim pesan percakapan dari pengakuan Bendahara pengeluaran dalam program pembangunan RKB yang dibiayai APBN, diduga di sunat buat fee. 

Ali pun mengirim rekaman percakapan dengan bendahara lewat whatsApp, si Bendahara menerima pemberian sejumlah uang dari oknum kepala sekolah.

Tapi, saat Bendahara di minta keterangannya lewat selulernya terkait hal itu. Eta nama Bendahara kegiatan program pembangunan RKB, tidak mengakui bahwa dirinya menerima uang dari kepala sekolah. 

Padahal pengakuannya kepada Ali, dirinya menerima duit dari kepala sekolah diduga fee proyek sebesar Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

"Tidak ada bagi bagi fee pak, saya sebagai bendahara bersama sama dengan kepala sekolah mencairkan dana tahap pertama. 

Saya di kasi uang sebesar Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah oleh kepala sekolah tapi saya tidak tahu apa tujuannya.

Uang pencairan tahap pertama, semuanya kepala sekolah yang pegang pak tidak ada sama saya," kata bendahara dana DAK, Eta. 

Sampai berita diterbitkan, kepala sekolah SD Negeri 013 Pasir Indah, Kusmen saat dimita keterangannya by seluler belum bersedia memberikan tanggapannya terkait adanya dugaan bagi bagi fee terkait kegiatan program bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN Tahun 2019. 

Masih Ali, sangat disayangkan bantuan pembangunan RKB diduga tidak dilaksanakan dengan baik oleh kepala sekolah. 

Kusmen selaku kepala sekolah diduga kuat telah berupaya meminimalkan pembiayaan pembangunan untuk tujuan tertentu. Dari pengakuan bendahara, indikasi adanya upaya meminimalkan pembangunan ini terlihat dari penggunaan bahan atau material bangunan tulang besi dan bahan lainnya tak berpedoman RAB.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait