Cari Akal "Korupsi" Sekretaris DPRD Rohul 2

Kwitansi Kosong Belanja Cetak Reses Modusnya

Yahya Siregar
Kwitansi Kosong Belanja Cetak Reses Modusnya

Plank Nama Kantor Lembaga Wakil Rakyat Rohul Tak Terawat. Foto Yahya.

Rohul (katakabar) - Modusnya terdapat pada pengeluaran belanja cetak sebesar Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah atas nama toko Mitra Jaya dan Master Digital Printing yang tidak dapat diyakini keabsahannya. Ada pula bukti pembayaran berupa nota pembelian kosong tapi tak ada stempel. 

"Stempelnya beda untuk toko yang sama, tanda tangan beda dari pemilik toko yang sama dan tanda tangan di kwitansi menyerupai tanda tangan pemilik toko. Nama yang tercantum pada kwitansi berbeda beda dan tanda tangan pemilik toko sama tapi catatan rincian barang pada kwitansi beda", tegasnya. 

Celakanya ujar Abdi, pemilik toko Mitra Jaya dan pemilik Master Digital Printing belakangan diketahui sudah mengeluarkan 214 kwitansi. Total duit sebesar Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah yang tidak dikeluarkan atau ditulis pihak toko. 

"Toko Mitra Jaya tidak pernah mengeluarkan sebanyak 56 kwitansi tapi di Spj ada, duitnya sebesar Dua Puluh Empat Juta Rupiah. Tak cuma itu, ada 60 kwitansi kosong, dananya sebesar Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah, totalnya sebanyak 116 kwitansi khusus toko Mitra Jaya dengan jumlah uang sebesar Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah".

"Toko Digital Printing modusnya sama, sebanyak 40 kwitansi yang tidak dikeluarkan nilai duitnya sebesar Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah. Sebanyak 58 kwitansi kosong sebesar Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah sehingga totalnya Empat Puluh Dua Juta Rupiah".

Dari data yang diperoleh, ada pengakuan PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara pengeluaran bahwa Spj atas Belanja Cetak kegiatan reses sebesar Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah bukan dokumen asli. 

Hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, pedoman pengelolaan keuangan daerah. 

"Kepada penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Sekretaris DPRD Rohul, PPK, PPTK, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara pengeluaran, pemilik toko Mitra Jaya dan toko Media Digital Printing mengacu pada azas praduga tak bersalah".

Untuk itu, pihak pihak yang berkompeten segera melakukan langkah hukum sebab, melihat kondisi itu kuat dugaan mencari akal melakukan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Rohul.

Andai duit Sembilan Puluh Dua Juta  Rupiah sudah dikembalikan Sekretaris DPRD Rohul, Budhia Kasino ke kas daerah, bukan berarti menghapuskan pidana dugaan pemalsuan kwitansi berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Pemberantasan Tipikor, pengembalian uang negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya. 

"Kalau pun uang sudah dikembalikan ke kas daerah, bukan berarti dapat menghapus unsur pemalsuan kwitansi.  Pidana bisa tetap jalan, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan tetap melawan hukum". 

Dan bila  itu terjadi, bakal menggores rasa keadilan terhadap penegakan hukum di Rohul. Hukum jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, jangan cuma masyarakat lemah yang di tindak, kalau pejabat terkesan didiamkan, tandasnya.

 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait