Cari Akal "Korupsi" di Sekretaris DPRD Rokan Hulu

Begini Penjelasan Bendahara Sekwan Negeri Seribu Suluk

Yahya Siregar
Begini Penjelasan Bendahara Sekwan Negeri Seribu Suluk

Plank Nama Kantor DPRD Rokan Hulu Tak Terawat. Foto Yahya.

Rokan Hulu (katakabar) - Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Pajri pelit bicara saat katakabar.com meminta keterangan terkait dugaan pemalsuan kwitansi Spj belanja cetak reses Tahun 2017 silam berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Saya tidak bisa memberikan penjelasan soal itu, langsung ditanyakan pada sekwan. Kalau Handphonenya tak diangkat bisa jadi sibuk, mungkin. Tapi nanti saya sampaikan langsung sama sekwan ya", kata Pajri di ujung telepon telepon genggamnya pada Senin (23/9) kemarin.

Sementara, Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Budhia Kasino saat menjambangi kantornya belum bisa ditemui. Sama saja, saat dihubungi mau konfirmasi lewat selulernya aktif tapi tidak disambungkan.

Praktisi hukum pidana, Ramses Hutagaol SH MH soal dugaan pemalsuan kwitansi belanja cetak baliho, spanduk untuk kegiatan reses di DPRD Rohul mengatakan, berdasarkan audit BPK sudah ada upaya dan niat untuk korupsi.

Contohnya ujar Ramses, dalam perintah rekomendasi BPK agar pengguna anggaran mengembalikan kerugian negara sesuai yang diperintahkan. Itu bukan berarti menghapus dugaan pemalsuan kwitansi yang menjadi pokok persoalan. Masalah dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan pidananya tetap jalan.

"Berdasarkan audit BPK, sangat jelas ada perbuatan melawan hukum. Soal dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan pun tidak menghapus pidananya. Terkait adanya dugaan pemalsuan kwitansi Spj soal anggaran, itu lain lagi hukumnya. Kalau itu yang terjadi di negeri ini, terhadap pelaku yang diduga berencana korupsi makin bebas", tegas kepada katakabar.com pasa Selasa (24/9) pagi.

Kata Ramses Hutagaol, tidak ada efek jera terhadap diduga pelaku korupsi. Jika bermasalah lalu dikembalikan ke negara, dalam berbagai hukum materiil berupa undang undang sudah dijelaskan, bahwa korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap yang bersangkutan. 

"Pada dasarnya, kalau sudah lengkap bukti bukti mesti dihukum sesuai prosedur yang berlaku. Enak saja, para terduga korupsi, kalau begitu. Setiap orang bermasalah dengan hukum soal korupsi lalu kerugian negara dikembalikan, terus tidak dihukum, jadi apa gunanya hukum itu. Sama saja membiarkan mereka leluasa tanpa ada efek jera". 

Jadi, dalam hal pelaku tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur unsur dalam UU Pemberantasan Tipikor. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan misalnya, itu tetap melawan hukum, katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan pemalsuan kwitansi atas pertanggungjawaban belanja cetak baleho, spanduk pada kegiatan reses 45 anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 silam dinilai bagian dari mencari akal mau " korupsi" di Sekwan lembaga wakil rakyat terhormat.

Berdasarkan hasil audit BPK, ditemukan kejanggalan dugaan pemalsuan kwitansi belanja cetak baleho, spanduk untuk kegiatan reses pada tiga kali persidangan meliputi, persidangan pertama, ke Dua dan Tiga senilai Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah. 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :