Rame-Rame Menolak Perpres ISPO

aziz
Rame-Rame Menolak Perpres ISPO

Sejumlah ibu-ibu petani kelapa sawit sedang beristirahat di sekitar kebun kelapa sawit di kawasan Rokan Hilir, Riau. Foto: Ist

Pekanbaru, katakabar.com - Kalau cerita ini benar, maka maka lengkaplah sudah deraan menyakitkan kepada para petani kelapa sawit, khususnya mereka yang masih terjebak di klaim kawasan hutan. 

Petani kelapa sawit akan bangkrut, kalaupun ada yang masih bertahan, dipastikan akan semakin menjadi bulan-bulanan para oknum penegak hukum nakal. 

Sebab, saat masih hanya berhadapan dengan klaim kawasan hutan saja, para petani sudah sering disatroni para oknum tadi. Tak hanya menakut-nakuti, para oknum ini justru menjadikan klaim kawasan hutan tadi menjadi pintu masuk untuk 'koordinasi'. 

"Saya enggak habis pikir dengan pembantu Presiden di pemerintahan saat ini. Di satu sisi katanya sangat memikirkan para petani, tapi di sisi lain, omongan itu sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang dibikin," rutuk Hasan, salah seorang petani kelapa sawit di kawasan Kabupaten Tebo, Jambi, seperti dilansir elaeis.co, Sabtu (12/10).

Hendri Alfian, salah seorang kepala suku di kawasan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, juga mengeluh. 

"Kebun yang masih disebut di kawasan hutan saja sudah membikin harga kelapa sawit kami enggak jelas harganya. Apalagi jika sudah ada peraturan petani kelapa sawit wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), mau jadi apa lagi kebun kami nanti. Membangun kebun kelapa sawit itu pakai duit lho, bukan pakai daun. Kok seenaknya saja pemerintah membikin aturan," katanya. 

Kalau pemerintah benar-benar memikirkan rakyatnya kata lelaki 52 tahun ini, mestinya pemerintah menyelesaikan dulu persoalan pokok para petani. 

"Yang membikin kami di kampung ini bingung menengok pemerintah, sudah beratus tahun kami beranak pinak di sini, dibilang pula kami berada di kawasan hutan. Ketika kami protes soal itu, langsung muncul bahasa 'pokok'nya. Jadi, kesannya pemerintah ini otoriter," wajah lelaki ini nampak kesal. 

Lebih jauh ayah satu anak ini menyebut, jika pemerintah tidak ngotot dan memaksakan kehendak atas embel-embel kawasan hutannya, enggak akan seperti ini jadinya. 

"Kalau kebun saya ini tidak diklaim di kawasan hutan, aturan apapun dibikin soal sawit, saya akan ikuti, apalagi itu demi kebaikan sawit dan pendapatan petani. Tapi kalau hanya memaksakan kehendak, saya jadi bertanya, siapa aktor di balik ini semua? Saya pertanyakan itu jiwa patriotisnya," kecam Hendri. 

Belakangan beredar kabar bahwa draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang ISPO sudah menggelinding ke meja Sekretariat Negara. Ini menjadi sinyal bahwa draft itu tinggal menunggu tekenan Presiden. 

Dan jika Perpres itu sudah diteken, alamat petani kelapa sawit yang diklaim berada dalam kawasan hutan, akan 'kiamat'. 

Sebelum itu terjadi, 3 organisasi sawit terbesar di Indonesia, APKASINDO, SAMADE dan ASPEK PIR sepakat menolak draft Perpres ISPO itu. Gerakan ini tak pelak membikin sejumlah pengamat industri sawit menjadi tertarik mengkaji kembali musabab munculnya Draf Perpres itu.

Ketua Umum Sawit Masa Depan (SAMADE), Tolen Ketaren menegaskan kalau dari awal, pihaknya sudah menolak Perpres ISPO itu. Pihaknya menolak lantaran masalah pokok petani belum terselesaikan. 

"Perlu digarisbawahi, kami mendukung ISPO jika masalah pokok petani (persoalan kawasan hutan) sudah beres. Tapi kalau kondisinya masih seperti sekarang, kami menolak itu. Sebab persoalan kawasan hutan ini bukan persoalan mudah. Masa semua kebun kelapa sawit dihabisi hanya gara-gara memenuhi kemauan kelompok tertentu. Yang benar sajalah. Saya jadi curiga bahwa ada kepentingan dan niat jahat pihak tertentu untuk membikin kegaduhan di kalangan petani sawit," katanya. 

Bagi Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEK-PIR), Setiyono, pemerintah membikin ISPO, tujuannya bagus. 

"Tapi apakah petani swadaya mampu? Tolong ini dikaji dulu. Kalau dipaksakan, harga sawit petani swadaya akan semakin tertekan. Sekarang aja teman-teman petani swadaya sudah babak belur dengan kesewenangan PKS menentukan harga TBS petani swadaya, konon lah lagi jika Perpres ISPO sudah ada," ujarnya. 

Gara-gara itulah makanya Setiyono meminta pemerintah menunda dulu Perpres itu, biarlah hanya pakai Peraturan Menteri Pertanian nomor 11 tentang ISPO, sampai persoalan pokok petani kelapa sawit tadi benar-benar rampung. 

"Kalau Perpres nya sudah diteken, inikan sama saja membikin petani hancur. Sebab Perpres akan menjadi kewajiban bagi para petani," ujarnya. 

Selama ini kata Setiyono, petani sawit tidak pernah menyusahkan Negara, mereka serba usaha sendiri tanpa embel-embel APBN atau APBD. "Lantas kok petani seperti ini yang mau disamaratakan dengan pengusaha?" lelaki yang sudah dua periode menjadi Ketum Aspek PIR ini bertanya. 

Ketua Umum DPP Apkasindo, Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP sependapat dengan Tolen maupun Setiyono. "Kami sangat mendukung ISPO. Berkali-kali saya sudah bilang begitu, baik di seminar nasional maupun internasional. Tapi tolong dulu selesaikan persoalan pokok kami petani. Sebab itu tadi, hal yang paling substansial di ISPO itu adalah lahan petani kelapa sawit tidak boleh berada di kawasan hutan. Sementara saat saat ini, tak kurang dari 3 juta hektar kebun petani kelapa sawit petani berada di klaim kawasan hutan. Kalau ISPO itu dipaksakan dan persoalan kawasan hutan belum selesai, ini sama saja dengan membunuh," ujar Gulat. 

Petani sawit kata Gulat musti diselamatkan, "Jangan mentang-mentang masa jabatan Menteri mau habis, tidak mau lagi memikirkan masa depan dan efek Perpres ISPO itu terhadap Petani. Yang semakin membikin saya bertanya-tanya, apa sih urgensinya kok ngotot sekali mereka mendorong Draft Perpres ini supaya segera disahkan? Kami tiga organisasi petani sawit jadi curiga, jangan-jangan ada permufakatan dan niat jahat terhadap kelapa sawit Indonesia. Presiden harus hati-hati soal ini, jangan sampai terjebak," pinta auditor ISPO ini serius.

Lebih jauh Gulat menyebut, jika teriakan tiga organisasi petani sawit ini enggak juga didengar oleh Tim Penyusun Draft Perpres ISPO itu, "Maka tunggu saja petani sawit beraksi, kami tidak perlu rame-rame ke Jakarta, cukup menutup jalan raya dengan brodonlan TBS Petani, dan jangan salahkan petani sawit soal itu. Apa boleh buatlah, kami juga perlu hidup dan ingin sejahtera," tegas Gulat yang baru saja kelar mengikuti rapat dengan Dewan Pembina DPP Apkasindo, Jenderal TNI (purn) Moeldoko di Kantor Kepala Staf Presiden (KSP) di Bina Graha Jakarta.

Sebelumnya Ketua Tim Penguatan ISPO, Williastra Dani mengatakan bahwa Perpres ISPO itu tidak serta merta berlaku kepada petani kelapa sawit. Tapi akan ada tenggat waktu lima tahun, sembari menunggu persoalan sawit dalam kawasan hutan beres.

"Itulah makanya Permentan tentang ISPO tadi dinaikkan menjadi Perpres ISPO, biar pola penyelesaian persoalan petani langsung dikomandoi oleh presiden. Sebab menteri yang terkait tentang sawit ini kan enggak hanya satu," katanya. 

Sayangnya, banyak orang tak percaya dengan omongan Wiliastra ini. Apalagi jika dikaitkan dengan minimnya keseriusan pemerintah menyelesaikan persoalan petani yang terjebak di klaim kawasan hutan. 

Belum lagi pertanyaan soal urgensinya ISPO tadi. Sebab sampai sekarang pun, Uni Eropa tidak mengakui ISPO. "ISPO tidak termasuk dalam skema sawit berkelanjutan kami. Selama ini kami hanya berpatokan pada Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)," kata Konselor Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Michael Bucki, seperti dilansir Gatra.com.

Dari omongan Bucki tadi, tak berlebihan jika kemudian praktisi perkebunan, Dr. Tungkot Sipayung mengatakan kalau ISPO itu cuma sekadar tata kelola sawit berkelanjutan. Belum bisa dikategorikan sebagai standar atau sertifikasi. 

"Ini lantaran untuk membikin sertifikasi, musti melewati sederet tahapan," kata doktor ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor ini. 

Lelaki 53 tahun kemudian merunut, kalau kelapa sawit mau disertifikasi, musti ada dulu Standar Nasional Indonesia (SNI) nya. Yang mengeluarkan yang beginian adalah Badan Standar Nasional (BSN).

"Kalau sertifikasi ini kemudian mau disebut berlaku di pasar Internasional, tentu harus dinotivikasikan dulu ke World Trade Organization (WTO). Jika tahapan ini enggak dilewati, enggak bakal bisa lah," ujarnya. 

Lantaran ISPO masih hanya sebagai tata kelola kata Tungkot, otomatis sifatnya adalah pembinaan. "Kewajiban pemerintahlah yang kemudian membina para petani ini tentang tata kelola itu. 

Pakar Perhutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Sudarsono Soedomo, PhD justru mempertanyakan apa manfaat yang didapat pemerintah dari 'pemaksaan' sertifikat ISPO tadi di saat petani sedang dirundung masalah besar. 

"Sampai hari ini Kawasan Hutan masih menjadi persoalan. Kalau persoalan ini enggak diselesaikan, sama saja aturan itu membunuh petani. Sebab Tandan Buah Segar (TBS) petani kelapa sawit di kawasan hutan enggak akan laku lantaran tak mengantongi sertifikat ISPO," katanya. 

Mantan Direktur Jenderal Perkebunan, Pro.Dr. Agus Pakpahan, tak menampik apa yang dikatakan Sudarsono tadi. Dia menyebut bahwa filosofi ISPO adalah guide line, standar perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. 

Kalau pemerintah berpihak kepada petani kata Agus, tidak perlu ada syarat kebun di kawasan hutan atau tidak di kawasan hutan. "Apalagi kawasan hutan yang belum ditetapkan. Akan lebih baik selesaikan dulu persoalan intinya," pinta Agus.

Jika berbagai stakeholder sudah sepaham meminta ISPO ditunda, tapi kemudian pemerintah mengabaikan itu, maka patut dipertanyakan, ada apa dengan pemerintah dan siapa yang menjadi dalang dibalik 'pemaksaan' ISPO itu. 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait