Saol Duit Komite dan Infak Ala SMAN 1 Mandau

Mira Roza, Pihak Sekolah dan Komite Mestinya Tak Lakukan Pungutan

Mira Roza, Pihak Sekolah dan Komite Mestinya Tak Lakukan Pungutan

Mandau (katakabar) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau daerah pemilihan Bengkalis, Dumai dan Meranti angkat menyayangkan adanya  pungutan komite dan infak di Sekolah Menengah Atas bernama Satu yang berada di komplek PT Chevron Jalan Jenderal Sudirman Duri, Kelurahan Talang Mandi, Mandau.

"Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang, Komite Sekolah melarang adanya pungutan sekolah kepada anak didik, sudah cukup jelas. Sumbangan pendidikan dari orang tua murid yang sifatnya sukarela, tidak memberatkan dan memaksa seperti, adanya orang tua murid yang mampu menyumbang untuk memajukan program pendidikan di sekolah, alangkah lebih baik dan diperbolehkan dan tidak dalam bentuk pemaksaan, ini yang dibenarkan", kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera kepada sejumlah awak media kemarin sore.

Kata mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau sudah mempertegas hal ini, dalam surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Kepala SMA dan SMK di Propinsi Riau tertuang pada SE nomor 800/Disdik/1.3/2019 yang isinya, melarang pungutan sekolah dalam bentuk apa pun namanya pada peserta didik.

"Kalau dikatakan uang komite dipungut untuk membiayai gaji guru komite, mestinya persoalan ini tidak ada lagi sebab, sekolah sudah mendapat dana BOS pusat dan BOSDA dari APBD Pempvrop. Dan bila pihak sekolah menganggap dana ini belum juga cukup melakukan komunikasi kepada Pemprop lewat Disdikbud", tegasnya.

Menurutnya, Pemvrop sudah mengangkat secara bertahap guru guru Komite menjadi guru honor daerah dengan memberikan honorarium sesuai UMR. Para guru komite yang diangkat itu, yang memenuhi persyaratan seperti, sudah terdata dalam Dapodik dan mempunyai NUPTK. 

Jika masih ada guru komite yang belum mendapat SK Honda Provinsi tapi, sudah memenuhi persyaratan  mesti di advokasi. DPRD Riau baka membicarakn hal ini dengan Disdikbud Provinsi Riau.

Andai sekolah masih membutuhkan dana tambahan buat membiayai kegiatan sekolah, silahkan sampaikan pada orang tua murid. 

Lagi, sifatnya tetap dalam bentuk sumbangan sukarela bukan pungutan yang sifatnya memaksa dan ditentukan jumlah dan waktu pembayarannya, sangat tidak dibenarkan.

Begitu dengan pembangunan Musholla. Niat  sekolah untuk menyediakan sarana ibadah untuk siswanya pada dasarnya ide yang sangat mulia dan bagus sebab, memang sangat dibutuhkan siswa untuk melakukan sholat Zuhur dan Ashar. 

Saya setuju, siswa khususnya yang muslim harus juga diajarkan semangat berinfaq untuk agamanya. Tapi tetap tidak dengan pemaksaan sebab, kalau memaksa berarti tidak infaq lagi namanya, tandasnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait