Di Lantai Dua Ruang Rapat Zahari, Bappeda Bengkalis Sosialisasi SIPD

Di Lantai Dua Ruang Rapat Zahari, Bappeda Bengkalis Sosialisasi SIPD

Bappeda Bengkalis Sosialisasikan Amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Foto Ist.

Bengkalis, katakabar.com – Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah (Bappeda) Pemkab Bengkalis gelar kegiatan sosialisasi  Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), di lantai ruang rapat Zahari kantor Bappeda Kabupaten Bengkalis, di Pulau Seberang, Bengkalis Pekan ke Dua Bulan November 2019.

Sosialisasi SIPD merupakan amanah dari Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sejak diundangkan pada 27 September 2019 lalu.  Secara resmi di buka Kepala Bappeda yang diwakili, Kabid PPE, M Firdaus.

Nara  sumber sosialisasi dari Bappeda Provinsi Riau, Kasubdit Perencanaan Makro, Gapar. 

Pesertanya dari Kepala Disperindag Bengkalis, Indra Gunawan dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Imam Hakim. Camat Siak Kecil, M Fadlul Wajdi, para Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bidang Program dan para Operator mulai dari tingkat Kabupaten hingga Kecamatan.

"Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat", kata Kabid PPE, M Firdaus dalam sambutannya.

Dalam perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, Pemerintah terus menerus membuat terobosan membuat ragam aplikasi online 'daring' berbasis website. Terobosan itu secara bertahap dan berjenjang turut diaplikasikan Pemerintah Daerah.

Dari keseluruhan aplikasi yang  ada, kemudian diintergrasikan dalam satu sistem yang  diberi nama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD.

"Dulu namanya SIPD tapi, singkatan dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah", cerita Firdaus.

Bappeda Provinsi Riau, Gapar mengawali pemaparannya, bahwa SIPD lahir dari Permendagri Nomor 70 Tahun  2019.

“Sebelum ini, kita mengacu kepada Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah", kata Gapar.

Menurutnya, ada perbedaan yang mendasar pada SIPD sebelumnya, belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang belum terhubung.

“Substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, adanya sistem terpadu dan terintegrasi yang mencakup seluruh data pembangunan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam satu platform berbasis elektronik yang terdiri dari tiga informasi utama meliputi, Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintah Daerah lainnya", sebutnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait