Bertandang ke Tapem Provinsi Riau di Pertengahan November 2019

Komisi I DPRD Bengkalis Bahas Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan

Komisi I DPRD Bengkalis Bahas Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan

Dewan Terhormat Pulau Seberang Bertandang ke Tapem Riau, Bahas Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Negeri Junjungan pertengahan Bulan November 2019. Foto Ist.

Pekanbaru, katakabar.com - Untuk mendapatkan informasi resmi dan sah serta mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku soal pemekaran kelurahan dan kecamatan.

Komisi I DPRD kabupaten Bengkalis Bersama perangkat kerja daerah Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bengkalis menjambangi dan bertandang ke Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau di pertengahan Bulan November 2019 lalu.

Di lansir dari Situs Resi DPRD Bengkalis, kehadiran rombongan dari Pulau Seberang, Bengkalis diterima dengan baik dan disambut di bagian Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau. 

Di pertemuan itu, Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Zuhandi dari Fraksi PAN, Wakil Ketua Drs H Arianto MP dari Fraksi Gerindra, Febriza luwu dari Fraksi PDIP, Sanusi SH MH dari Fraksi PKS,  Mustar J Ambarita dari Suara Rakyat, Syafroni Untung SH dari Fraksi Golkar dan Sugianto dari Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia serta Tata Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, M Batas didampingi staf bagian persidangan turut hadir.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Drs H Arianto jadi pembuka pembicaraan dan perkenalan mengatakan, tujuan rombongan wakil rakyat dari Pulau Seberang ke Tapem Provinsi Riau, terkait dengan wacana pemekaran kelurahan dan kecamatan.

"Kami ingin mendapatkan informasi yang resmi dan sah serta ketentuan-ketentuan yang mesti diikuti, biar proses dan mekanisme pemekaran kelurahan dan kecamatan yang bakal dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku", ujar Arianto.

Menanggapi itu, Kasubbag Tata Pemerintahan Provinsi Riau didampingi Kasubbag Administrasi Wilayah Pemerintahan Setda Prov Riau, Drs Dedy Alexander, kalau mau melakukan pemekaran kelurahan dan kecamatan. Ada proses serta mesti memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 

Kata Dedy, penataan kecamatan meliputi pembentukan kecamatan, penggabungan kecamatan dan penyesuaian kecamatan. Pembentukan kecamatan lewat pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih serta penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersanding. Bagian kecamatan dari kecamatan yang bersanding dan pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi serta ditetapkan dengan Perda Kabupaten atau Kota.

Menurut Kabag Bagian Biro Tata Pemerintahan Prov Riau, Tupoksi Biro Tata Pemerintahan cuma pemekaran kecamatan dan untuk pemekaran kelurahan beliau untuk konsultasi ke PMD Propinsi Riau.

"Dari data yang diterima, rencana penataan kecamatan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat Sekda atas nama Bupati Bengkalis Nomor 100/Tapem-Otda/2018/125 pada 29 Maret 2018 tentang mohon arahan dan petunjuk usulan persiapan pemekaran kecamatan di Kabupaten Bengalis, Provinsi Riau". 

Pemkab Bengkalis bakal melaksanakan kajian teknis terkait pemekaran meliputi, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara di Pulau Rupat.

Pemerintah Provinsi Riau sudah menjawab surat itu, dengan Surat Sekda atas nama Gubernur Riau Nomor 138/PEM-OTDA/77.07 pada 13 April 2018 tentang tindak lanjut persiapan pemekaran kecamatan di Kabupaten Bengkalis, agar Pemkab Bengkalis melanjutkan pelaksanaan kajian teknis terkait pemekaran kecamatan tersebut”, tandasnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait