Komisi IV DPR RI Minta Kualitas Beras Rastra Diperbaiki

Komisi IV DPR RI Minta Kualitas Beras Rastra Diperbaiki

Jakarta, katakabar.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Muslim mendorong Perum Bulog memperbaiki kualitas beras untuk rakyat sejahtera (Rastra) yang didistribusikan kepada masyarakat. Beras Rastra yang beredar di masyarakat bermutu rendah. Bagaimana mekanisme distribusi beras rastra yang disalurkan ke masyarakat.

“Darimana barangnya mungkin bisa dijelaskan. Soalnya rata-rata berasnya berkutu dan macam-macam, tetap korbannya masyarakat", ujar Muslim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Bulog, Budi Waseso di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin, dikutip dari Situs Resmi DPR RI.

Politisi Partai Demokrat ini mengusulkan Bulog di bawah kepemimpinan Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, untuk membuat langkah strategis agar penyerapan beras dari petani maksimal. Jangan sampai Pemerintah melakukan impor di saat panen raya yang berdampak kepada stok beras dari petani tidak terserap.

“Soal stok nasional, saya pikir Bulog mesti melakukan inovasi-inovasi, beras-beras itu bisa di himpun dari petani. Bulog bisa kerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membuat suatu mekanisme, agar surplus. Selama ini, selalu mengimpor. Kenapa kita tidak ekspor ke depan", tanya Muslim

Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Ono Surono menyinggung kualitas beras Rastra. Dinilainya kualitas beras Rastra masih belum layak konsumsi. 

Politisi PDI-Perjuangan itu menduga, ada permainan oknum dalam bantuan pangan beras miskin populer beras Rastra sekarang ini. 

“Isunya, setelah Bulog menyalurkan beras ke warung, kualitasnya jelek sebab, ada oknum. Persaingan Bulog dengan pemain lainnya, saya titik beratkan Indramayu, perlu ditindaklanjuti,” kata Ono sembari meminta pihak Bulog untuk ikut turun ke wilayah Indramayu, Jawa Barat, agar dapat melihat langsung kualitas beras yang dikatakan buruk.

Dalam pada itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Syafrudin (F-PAN) meminta Bulog mengambil alih kembali penyaluran program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), semula merupakan  program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra).

Muhammad Syafrudin menyebut, perubahan skema penyaluran BPNT yang selama ini diserahkan pada pihak swasta melalui Kementerian Sosial membuat distribusi beras dari gudang Bulog terkendala. Bulog memiliki kewajiban menyerap seluruh beras dari petani untuk menjaga stabilitas harga. BPNT mestinya menjadi kewenangan Bulog, tandasnya.

 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait