Tak Bayar THR, Kemenaker: Izin Operasi Perusahaan Akan Dicabut!

Tak Bayar THR, Kemenaker: Izin Operasi Perusahaan Akan Dicabut!

Photo / net

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini telah memiliki aturan khusus mengenai tunjangan hari raya (THR). Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 6 Tahun 2016, setiap perusahaan kini wajib membayar THR bagi karyawan dengan lama bekerja minimal selama 1 bulan secara berturut-turut.

Dalam aturan ini, para perusahaan yang tidak membayar THR pun harus siap-siap dikenai sanksi. Sejumlah sanksi pun telah disiapkan dengan sanksi terberat adalah pencabutan izin usaha.​

"Kalau tidak membayar nanti kena denda. Denda ini akan dikumpulkan untuk pekerja buruh. Kalau terlambat denda juga ada sanksi administrasi," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Jaminan Sosial Kemenaker Haiyani Rumondang dalam acara diskusi mengenai THR di Favehotel, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

"Tahun ini sanksinya dikeluarkan oleh badan pengawas, hingga penghentian kegiatan usaha," imbuhnya.

Namun, pencabutan izin operasi ini dilakukan secara bertahap. Teguran tertulis nantinya akan diberikan terlebih dahulu agar perusahaan dapat segera melunasi kewajibannya.

"Harus ada teguran tertulis. Sampai tahapan akhir itu (pencabutan izin) ada tahapannya," imbuhnya.

Kebijakan ini pun diapresiasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, saat ini Kemenaker hanya perlu meningkatkan pengawasan terhadap aturan ini. Semua pihak pun diharapkan dapat terlibat dapat pengawasan ini.

"Tapi pengawasan di lapangan harus lebih diperketat. Tapi ini sudah baik hingga aturannya ada penghentian produksi kepada pengusaha," jelas Tulus pada kesempatan yang sama

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :