WTP Pemkab Siak Diuji

Misteri Duit Rp48 Miliar

aziz
Misteri Duit Rp48 Miliar

Bupati Siak, Syamsuar menerima berkas Opini WTP dari Kepala Perwakilan BPK Riau, Hary Purwaka di Pekanbaru Juni lalu. foto. hms setdakab siak

Tak ada sebenarnya yang istimewa tentang berita duit Rp48 miliar yang nongol di detakindonesia.co.id kemarin. Apalagi berita itu cuma terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua tahun lalu yang kemudian dikeker lagi oleh inspektorat Provinsi Riau. 

Tapi lantaran temuan Rp48 miliar itu terkait Kabupaten Siak, ceritanya menjadi menarik. Sebab hanya "Negeri Istana" ini yang menoreh sejarah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK enam kali berturut-turut. 

Itu berarti, dengan opini WTP tadi, Pemkab Siak  dianggap clear and clean dari penyelewengan anggaran daerah. Benarkah? Lantas kenapa sampai nongol temuan tergolong gendut tadi? 

Tadinya orang beranggapan bahwa BPK adalah lembaga yang benar-benar fair dalam memberikan opini kepada daerah. Saban tahun mengaudit sekitar Rp3000 triliun duit APBN dan APBD, lembaga ini dianggap sangat profesional.

Tapi setelah peristiwa akhir Mei lalu, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkaptangan tiga oknum pejabat BPK terkait opini WTP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, anggapan itu langsung buyar. 

"Ini adalah tamparan keras bagi BPK. Mitos selama ini bahwa ada jual beli predikat WTP di BPK seolah-olah terpecahkan," kata Deputi Sekjen Fitra, Apung Widadi seperti dilansir Kompas.com.

Uniknya, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu sebulan jelang Pemkab Siak memperoleh WTP. 

Lagi-lagi muncul pertanyaan, benarkah Pemkab Siak mampu memperoleh WTP tadi enam kali berturut-turut? Lalu kenapa hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Riau bernomor 24/IP-PKPT/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 "terdapat temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang belum selesai ditindaklanjuti sebesar Rp48  miliar" itu mencuat?

Ada baiknya Bupati Siak, Syamsuar, memberikan penjelasan terkait persoalan duit yang Rp48 miliar ini. Sebab itu tadi, Siak sudah kadung menjadi panutan soal WTP. Kalau tidak, pemberitaan tadi tentu akan menjadi bias dan bahkan menjurus kepada berkurangnya kepercayaan publik terhadap apa itu WTP --- meski sebenarnya setelah kasus OTT KPK itu kepercayaan publik terhadap opini BPK sudah menurun. 

Tapi minimal, jika Syamsuar atau BPK perwakilan Riau memberikan penjelasan, akan membikin menurunnya kepercayaan orang atas opini WTP tadi, hanya bersifat kasuistik. Bukan menjadi opini global. 

Dan bila Syamsuar benar-benar mau memberikan penjelasan secara terbuka tentang duit Rp48 miliar itu, dampaknya justru akan semakin positif kepada Syamsuar, apalagi pada kondisi sekarang, kondisi orang lagi siap-siap menyambut pesta 2018. 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait