Dalam Rangka Pengawasan

Peran Inspektorat Sangat Penting Dalam Mewujudkan Good Governance

R Hartono, Candra
Peran Inspektorat Sangat Penting Dalam Mewujudkan Good Governance

Bupati Rohil, H.Suyatno Bersama Ketua DPRD H.Nasrudin Hasan di damping Sekretaris Inspektorat Rohil, H.Sarman, ST menghadiri acara tentang pengawasan di Pekan Baru. foto. hms setdakab Rohil

BAGANSIAPIAPI - Fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah Kabupaten/ kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati/Walikota

Lembaga Pengawasan tidak hanya sekedar mengkoreksi dan memperbaiki kesalahan akan tetapi bertindak meminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. 

Kesalahan itu harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan  bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. 

Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumberdaya manusia pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai kepada staf/pejabat yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan organisasi lembaga pengawas tersebut.

Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi lembaga pengawas tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus punya integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.  

Sehingga dengan demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dalam rangka melaksanakan pengawasan di daerah agar terciptanya good governance serta memenuhi tuntutan publik. 

Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) berbagai upaya telah dilakukan oleh Insprektorat Kabupaten Rokan Hilir. 

TELAH TERSEDIANYA SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL DI ORAGNISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) ISPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR:

Kepala Inspekturat :  HM.NURHIDAYAT,SH
Sekretaris               :  H. SARMAN, ST
Inspektur Pembantu  4 Orang
Kapala Sub Bagian   3 Orang
Bidang Auditor lulus JFA (Jabatan Fungsional Auditor)  10 Orang 
Jalur Diklat  9 Orang
Jalur Inpassing  6 Orang
Staf administrasi 18 Orang

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelaksaan  auditor dan pemahaman pengawasan, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan berbagai upaya.

1.Melakasanakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Dana Desa
2.Sosialisasi LHKPN
3.Sosialisasi LHKASN
4.Sosialisasi UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi)
5.Sosialisasi Satgas Saber Pungli
6.Gelar Pengawasan Kepada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dan Kecamatan Se Kabupaten Rokan  Hilir.

Demikian dikatakan Kepala Inspektorat Rohil  HM.Nurhidayat, SH di damping Sekretarisnya Sarman,ST belum lama ini di Bagansiapiapi.

Lanjutnya, selain melaksanakan sosialisasi, pihaknya juga memperketat pengawasan. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan audit kinerja, review terhadap laporan keuangan dan laporan kinerja serta review penyerapan anggaran. Review RKA, audit ketaatan, audit pengelolaan dana desa, melakukan pemantauan dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan,” Jelasnya.

Dikatakan Sekretaris Sarman,ST laporan masyarakat yang masuk kepada pihak Instansi pengak hukum, kemudian pihak penegak tersebut harus melakukan koordinasi dengan Inspektorat guna meyakinkan apakah pengaduan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat atau belum. 

“Tindaklanjut dari temuan Inspektorat menjadi dasar dalam proses penegakan hukum. Jika hasil temuan telah ditindaklanjuti, maka  aparat penegak hukum (APH) lainnya tidak boleh lagi melakukan penindakan, namun apabila tindaklanjut hasil pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan dengan batas waktu 60 (enam puluh hari) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) NO.79/2005 Tentang  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah. Kemudian berdasarkan telegram Bareskrim Mabes Polri Nomor : ST/847/8/2016/BARESKRIM menegaskan bahwa pihak penegak hukum baru bisa melakukan upaya hukum terhadap setiap pengaduan yang masuk kepada aparat penegak hukum (APH) itu harus berkoordinasi dengan Inspektorat daerah, sepertihalnya 5 (Lima) LHP Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir  telah ditindaklanjut ke proses hukum ,” Kata Sarman.

TARGET INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017:

1.Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir  atau SAKIP  Bernilai B 

2.Kapabilitas Aparat Pengawas Instansi Pemerintah Level 2 (dua)
3.Maturitas SPIP Level 2
4.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

(Advetorial Pemkab Rohil)


 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait