Mau Panggil Setnov, Izin Jokowi Dulu

Mau Panggil Setnov, Izin Jokowi Dulu

Jakarta (katakabar) - Lagi-lagi Setya Novanto (Setnov) mangkir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin. 

Setnov, rencananya dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korupsi e-KTP, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Pada panggilan pertama pekan lalu, Setnov tidak bisa hadir dengan alasan sedang melakukan 'urusan negara' yaitu tengah turun ke konstituen di masa reses DPR.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kali ini berdasarkan surat yang diterima dan ditandatangani Plt Sekretariat Jenderal DPR Damayanti, Setnov tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena harus mendapat izin dari Presiden Joko Widodo. 

"Menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI," kata Febri.

Febri menyebut, surat tersebut diterima KPK pagi tadi, dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Surat tertanggal 6 November 2017 itu menyampaikan bahwa Setnov tak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK. 

"Menyampaikan lima poin yang pada pokoknya menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi," tuturnya. 

Terkait pemanggilan anggota DPR harus mendapat izin tertulis Presiden Jokowi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Namun selama ini, anggota DPR, baik Ade Komarudin, Agun Gunandjar Sudarsa serta Setnov sendiripun pada pemeriksaan sebelumnya dalam penyidikan korupsi e-KTP, tak mempermasalahkan perihal izin presiden. 

Sementara itu, kuasa hukum Setnov Fredrich Yunadi masih belum merespons pesan singkat tersebut terkait ketidakhadiran kliennya itu.

Namun, Setnov sempat memenuhi panggilan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, dalam sidang lanjutan terdakwa korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong, Jumat (3/11). Dalam persidangan, Setnov lebih banyak menjawab tidak tahu dan lupa.

Anang yang juga hadir dalam persidangan itu mengaku sudah menyerahkan uang, bagian proyek e-KTP, kepada Setnov. 

Uang tersebut diambil dari keuntungan yang diperoleh PT Quadra Solution, salah satu penggarap e-KTP. 

Namun, Setnov membantah. Dia tak pernah menerima uang terkait proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait