Soal Penjambakan Oknum Guru terhadap Murid di Mandau

Perang Aturan Salah Benar

Sahdan
Perang Aturan Salah Benar

Mandau (katakabar) - Kelakuan guru SD Negeri 16 berinisial ET yang menjambak rambut murid kelas 2 nya --- Brian 7,5 tahun --- hingga tercabut, akhirnya berbuntut panjang. 

Upaya sejumlah elemen untuk melakukan mediasi tetap saja mentok, sebab kasus guru yang sehari-hari mengajar di sekolah di kawasan jalan Inpres-jalan Gajah Mada kilometer 2,5 Kelurahan Talang Mandi kecamatan Mandau itu sudah menggelinding ke polisi.

Walau statusnya guru honor, ET sudah 10 tahun mengajar di sekolah itu. Lantas apa yang menarik dari kasus ini?"Ada dua produk hukum yang saling bertentangan di sini," kata Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mandau, Amran Daud, saat berbincang dengan katakabar.com kemarin.   

"Di satu sisi guru itu dianggap sudah melakukan tindak kekeras dan diancam pakai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Deliknya pidana," Amran mulai merinci. 

Dan secara etika dan estetika, tindak kekerasan terhadap siswa tadi sangat disayangkan dan sudah melanggar. 

Tapi guru juga dilindungi oleh produk hukum; Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang perlindungan profesi guru dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah. 

Amran kemudian mengurai poin peraturan tadi panjang lebar; Intinya perlindungan hukum bagi seorang guru mencakup perlindungan terhadap kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi; dan/atau perlakuan tidak Adil. 

"Artinya produk ini melindungi guru dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan," kata Amran.

Dalam mendidik, mengajar, membimbing, hingga mengevaluasi siswa, guru diberi kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada.

"Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya," Amran membacakan bunyi Pasal 39 Ayat (1) pada peraturan pemerintah tadi. 

"Jadi jelas, dalam menjalankan tugasnya, guru tak bisa dipidana. Selagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru tidak membikin siswa cacat, masih ada toleransi. Itu tadi, kembali kepada profesi yang bersangkutan sebagai pendidik dan pengajar. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, guru tidak bisa di pidana saat dia sedang menjalankan disiplinkan kepada siswa," Amran mengurai.

Di sinilah kata Amran, semua elemen diharapkan menyikapi dengan bijak, termasuk para penegak hukum. "Ini bukan melindungi siapa, tapi kita coba urai aturan itu. Sebab semua aturan yang ada dibikin oleh negara demi kebaikan dan keadilan," ujar Amran. 

Lantas sudah seperti apa sekarang kasus yang dihadapi ET? "Silakan konfirmasi langsung saja ke Kapolsek ya", kata Kapolres Bengkalis, AKBP Abas Basuni kepada katakabar.com via WhatsApp selulernya. 

Namun Kapolsek Mandau, Kompol Ricky Ricardo saat dikonfirmasi kemarin sore via pesan singkat, belum ada jawaban.
 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :

Terkait