Bantah Tuduhan, Abu Bakar Bilang Tidak Ada Masalah

Pelalawan, katakabar.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau dalam memeriksa kegiatan pengadaan 3 unit mobil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja di Pemkab Pelalawan Tahun anggaran 2018 senilai Rp5,5 Miliar menemukan adanya indikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Temuan itu soal pengadaan mobil Water Supply dan Wild Fire tidak pernah melalui pembahasan baik lewat renstra SKPD, RKBMD, RKPD, dan KUA-PPAS bahkan dalam Nota Keuangan yang disampaikan ke DPRD. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran kegiatan berupa dokumen RKBMD, restra SKPD, Renja SKPD, Nota Kesepakatan bersama Nomor PLLW/050/PEM/2018/09 — KPTS.10/DPRD/2018/ pada 29 Agustus 2018 Tentang KUA – PPAS, berita acara pembahasan RAPBD antara satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan pada 10 September 2018 tidak lengkap.

Terus Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang pemanfaatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi ( DBH – DR ) Perangkat daerah Pelaksana Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018 dan temuan KAK.

Atas informasi ini, Ketua DPD LSM Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (PERKARA), V Freddy Hutagaol, SE melalui Sekretaris DPD LSM PERKARA Riau, Feri Sibarani, STP angkat bicara, dan sangat menyayangkan beberapa indikasi pelanggaran dalam proses pengadaan sejak awal perencenaan yang diketahui telah melanggar ketentuan yang ada.

“Ini sangat disayangkan, mengapa tidak dimasukkan dalam pembahasan diawal, sehingga tidak menjadi temuan, sehingga mengundang pertanyaan semua pihak, hususnya kami selaku lembaga pemerhati kinerja aparatur Negara. Menurut hemat kami, temuan ini mesti di usut tuntas, apa motifnya, sehingga anggaran sebesar Rp8 Miliar lebih seakan-akan muncul tiba-tiba, tidak lucu?,” jelas Feri kepada awak media.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja di Pemkab Pelalawan, Abu Bakar di Pangkalan Kerinci menanggapi tudingan, Selasa (11/2) lalu menyebutkan, Dinasnya telah diperiksa Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan.

“Tidak ada yang jadi masalah, semua sudah kita jelaskan pada mereka dan dapat dipahami dan dimengerti,” ujarnya.

Soal adanya dugaan keterlambatan dari pelaksanaan barang sampai ke Dinas Damkar dan Satpol PP. Keterlambatan disebabkan dari masa perawatan dan service kendaraan seusai menempuh perjalanan jauh.

Kendaraan sampai sesuai dengan waktu yang didalam kontrak. Kendaraan menempuh perjalanan cukup jauh kita meminta agar dilakukan pemeriksaan ulang dan service kembali. Itu sebabnya, terjadi keterlambatan dan tidak sesuai dengan waktu kontrak, jelasnya.

Lantaran keterlambatan tersebut kata Abu bakar, pihak perusahaan pemasok kendaran tersebut diharuskan membayar denda keterlambatan selama Dua hari.

“Itu sudah dilaksakan perusahaan, mereka telah membayar uang denda keterlambatan. Jadi sudah sesuai dengan isi temuan BPK dan kita sudah pula selesai diperiksa."

Tim dari Pidsus Pelalawan sudah datang mengecek kendaraan dan kejanggalan yang dituduhkan tidak benar, sebutnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait